Pada 17 Februari 2025, sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan respons terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Salah satu pemicu utama demonstrasi ini adalah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, yang mencakup pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp50,6 triliun. Kebijakan ini dianggap dapat berdampak negatif pada berbagai sektor pelayanan publik.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut Inpres tersebut karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.

2. Pencabutan Pasal dalam RUU Minerba: Mahasiswa menolak pasal yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, guna menjaga independensi akademik dan mencegah komersialisasi pendidikan.

3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik: Mahasiswa meminta pemerintah memastikan pencairan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

4. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG dan mengusulkan agar program tersebut tidak membebani anggaran pendidikan, mengingat pentingnya alokasi dana yang memadai untuk sektor pendidikan.

5. Pembuatan Kebijakan Berbasis Riset Ilmiah: Mahasiswa menuntut pemerintah berhenti membuat kebijakan publik yang tidak didasarkan pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi aksi dan tuntutan mahasiswa, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dan mengalokasikan dana untuk program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah juga menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Demonstrasi "Indonesia Gelap" mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan yang disampaikan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pembuatan kebijakan yang berbasis riset ilmiah demi kesejahteraan rakyatIndonesia.