Jakarta, 18 Februari 2025 – Pakar hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti dinamika politik yang berkembang seiring dengan rencana demonstrasi mahasiswa pada 17 Februari 2025. Dalam sebuah diskusi, Prof. Jimly menilai bahwa aksi mahasiswa yang awalnya mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berkembang menjadi tekanan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto jika tidak dikelola dengan baik.

Menurut Prof. Jimly, gerakan mahasiswa sering kali menjadi refleksi dari kondisi sosial dan politik yang berkembang. Saat ini, mahasiswa tampak menunjukkan kemarahan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Namun, jika gelombang kritik ini terus berlanjut dan tidak mendapat respons yang tepat, sentimen negatif dapat beralih kepada Prabowo sebagai penerus kekuasaan.

"Demo mahasiswa ini masih dalam tahap menyoroti kebijakan Jokowi. Tapi kalau terus berlangsung dan tak ada kanal komunikasi yang baik, bisa saja sentimen ini meluas ke pemerintahan baru," ujar Prof. Jimly. Beliau menambahkan bahwa transisi kekuasaan selalu membawa tantangan, terutama jika kebijakan pemerintahan sebelumnya dianggap belum menyelesaikan masalah.

Dalam diskusi tersebut, Prof. Jimly juga menyinggung fenomena “matahari kembar” dalam pemerintahan. Presiden Jokowi masih aktif dalam kebijakan populis, seperti program makan bergizi, yang meskipun bertujuan baik, tetap mendapat kritik dari berbagai pihak.

"Kalau Jokowi tetap aktif dengan kebijakan-kebijakan populisnya, sementara Prabowo juga mulai membangun basis pemerintahannya, masyarakat bisa melihat ada dua pusat kekuasaan. Ini bisa menimbulkan kebingungan politik dan dampaknya tidak selalu positif," jelasnya.

Menurut Prof. Jimly, jika kesan ini terus berkembang, Prabowo bisa menghadapi tantangan dalam membangun otoritasnya sebagai presiden baru. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya komunikasi politik yang lebih harmonis antara kedua pemimpin agar tidak menciptakan ketidakpastian di publik.

Lebih lanjut, Prof. Jimly menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo akan mewarisi berbagai kebijakan dari Jokowi, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Salah satu contoh adalah program makan bergizi yang mendapat reaksi beragam.

"Setiap pemerintahan pasti mewarisi kebijakan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu akan diteruskan, dievaluasi, atau dihentikan? Jika tidak ada sikap yang jelas, kritik yang ada sekarang bisa terbawa ke pemerintahan berikutnya," katanya.

Ia juga menekankan bahwa respons pemerintah terhadap kritik harus dilakukan secara bijak. Jika terlalu defensif atau reaktif, justru bisa memperkuat resistensi dari masyarakat.

Strategi Pemerintahan Baru: Bergerak Tanpa "Tunggu Perintah"

Prof. Jimly juga mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak boleh terkesan seperti hanya menunggu arahan presiden. Birokrasi yang profesional harus tetap berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan kesan stagnasi.

"Jangan sampai pemerintahan baru terlihat menunggu perintah. Pejabat dan institusi negara harus tetap bekerja secara wajar dan profesional. Ini penting agar transisi berjalan lancar dan tidak muncul persepsi negatif di masyarakat,"tegasnya.

Dalam menghadapi kritik mahasiswa, Prof. Jimly menyarankan agar pemerintah tidak mengambil langkah represif, melainkan membuka ruang dialog yang lebih luas.

"Mahasiswa itu aktor perubahan. Jika mereka diberi ruang untuk berdiskusi dan berdialog, situasi bisa lebih terkendali. Jangan sampai kesan yang muncul adalah pemerintah anti-kritik," pungkasnya.

Diskusi dengan Prof. Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa tantangan bagi pemerintahan Prabowo bukan hanya soal menjalankan program kerja, tetapi juga bagaimana mengelola warisan kebijakan, membangun legitimasi, dan menghadapi gelombang kritik mahasiswa. Jika transisi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, ada risiko bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi akan terbawa ke pemerintahan Prabowo, sehingga mempersulit upaya membangun stabilitas politik ke depan.