Dana alokasi subsidi BBM yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, mulai era SBY ternyata banyak dinikmati oleh Mafia infrastruktur dengan modus operandi perbaikan dan perawatan infrastruktur sepanjang tahun. Sudah triliunan rupiah dana alokasi BBM yang dialokasikan ke pembangunan, perawatan infrastruktur seperti infrastruktur jalan pantura, irigasi persawahan.

Sementara BPK berjanji akan mengawasi dan mengungkap adanya mafia infrastruktur yang telah banyak melakukan penyelewengan dana alokasi BBM yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur hanya omong kosong saja, karena sampai hari ini belum ada hasil audit BPK yang menyatakan adanya kebocoran dana pembangunan Infrastruktur seperti jalan pantura, irigasi persawahan, waduk. Hal ini bisa dibuktikan bahwa belum ada satupun pejabat penguna anggaran infrastruktur yang dimajukan ke meja hijau akibat audit BPK.

Hal lain tentang omong kosong hasil audit BPK juga bisa dibuktikan bahwa BPK tidak mampu mengungkap mafia impor migas di Petral yang secara kasat mata telah merugikan negara miliaran US$.

Jadi kredibilitas BPK dalam hal mengungkap mafia infrastruktur yang banyak menyelewengkan dana alokasi BBM dan mafia Migas perlu dipertanyakan, karena itu perlu kita sangsikan juga kemampuan para pimpinan BPK saat ini.

Malah jangan-jangan bukan mafia infrastruktur dan mafia Migas yang paling banyak merugikan negara justru mafia audit di BPK yang telah merugikan negara karena kredibilitas auditnya BPK yang kurang bermutu. Jadi kalau penyelewengan dana alokasi BBM tidak diselewengkan dan mafia Migas dapat terungkap jika kinerja BPK-nya sangat diandalkan

Apalagi BPK dalam mengaudit BUMN bukan tidak mungkin ada kongkalikong antara auditor BPK dengan petinggi BUMN. Karena itu KPK Perlu melakukan investigasi juga terhadap auditor auditor di BPK dan petinggi BPK.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.