JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kenaikan tajam harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 bukan sekadar peristiwa ekonomi rutin. Ia adalah sinyal keras bahwa sektor energi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: ketergantungan pada dinamika global yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, serta tata kelola migas domestik yang belum efisien dan transparan. Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya merasakan dampak kenaikan harga, tetapi juga mulai mempertanyakan: apakah beban yang ditanggung sudah benar-benar adil ? Lebih jauh, situasi ini menuntut respons kolektif yang tidak bisa ditunda : penguatan disiplin penghematan nasional sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis energi.

Tekanan Global, Dampak Domestik

Secara objektif, kenaikan harga BBM non-subsidi memang sulit dihindari. Lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta mekanisme harga berbasis pasar yang mengacu pada indikator seperti ICP dan MOPS menjadikan penyesuaian sebagai keniscayaan. Pemerintah berada pada posisi dilematis : menjaga disiplin fiskal tanpa memperluas beban subsidi. Dengan menahan harga BBM subsidi, negara berupaya melindungi kelompok bawah. Namun konsekuensinya, tekanan bergeser ke segmen non-subsidi—yang pada akhirnya tetap merambat ke seluruh lapisan masyarakat melalui kenaikan biaya logistik dan harga barang.

Ujian Efisiensi Sektor Migas

Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. Kenaikan BBM non-subsidi tidak hanya mencerminkan faktor global, tetapi juga membuka kembali pertanyaan lama : seberapa efisien sektor migas Indonesia ? Apakah seluruh komponen biaya yang membentuk harga sudah benar-benar mencerminkan biaya riil, atau masih terdapat ruang inefisiensi—bahkan rente—di sepanjang rantai pasok ?
Indonesia masih mengandalkan impor, baik untuk minyak mentah maupun BBM jadi. Pada titik ini, proses pengadaan dan perdagangan menjadi sangat krusial. Tanpa transparansi yang kuat, terdapat potensi pembengkakan biaya—mulai dari pemilihan mitra, struktur kontrak, hingga harga pengadaan yang tidak sepenuhnya kompetitif. Di sisi lain, distribusi dan logistik energi juga menyimpan tantangan, dari tingginya biaya transportasi hingga potensi kebocoran volume, yang secara akumulatif ikut menentukan harga akhir di tingkat konsumen.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah penyalahgunaan BBM subsidi. Ketika selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi melebar, insentif untuk melakukan penyimpangan meningkat. Dampaknya bukan hanya pada membengkaknya beban APBN, tetapi juga pada terganggunya distribusi energi yang seharusnya tepat sasaran. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memperbesar tekanan terhadap sistem jika tidak diiringi pengawasan yang ketat dan berbasis data.

Peran Pertamina sebagai operator utama menjadi sentral dalam konteks ini. Efisiensi operasional, transparansi struktur biaya, serta integritas dalam rantai pasok akan menentukan apakah harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar yang wajar atau justru diperberat oleh inefisiensi domestik. Tanpa pembenahan di level ini, setiap gejolak harga global akan selalu terasa lebih berat di dalam negeri.

Pada akhirnya, persoalan ini menegaskan satu hal mendasar: Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengelolanya secara optimal. Masalah utama bukan semata pada harga minyak dunia, melainkan pada bagaimana struktur biaya energi dibentuk dan diawasi di dalam negeri. Tanpa perbaikan tata kelola, harga energi akan selalu terasa mahal—bukan hanya karena pasar global, tetapi karena sistem yang belum sepenuhnya efisien.

Kenaikan harga BBM non-subsidi ini adalah ujian nyata. Bukan hanya bagi kemampuan pemerintah dalam mengelola harga, tetapi juga bagi keseriusan dalam membenahi tata kelola migas secara menyeluruh. Tanpa langkah yang sistematis dan berani, siklus kenaikan harga dan polemik publik akan terus berulang.

Dampak Nyata ke Rakyat

Efek domino dari kenaikan ini nyata dan luas. Biaya logistik meningkat, harga bahan pokok terdorong naik, dan daya beli masyarakat—terutama kelas menengah dan kelompok rentan—tertekan. Meskipun kelompok berpenghasilan rendah tetap menggunakan BBM subsidi, mereka tetap merasakan dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Inilah wajah inflasi yang paling berat : tidak langsung, tetapi menyebar dan sulit dikompensasi.

Perbandingan dengan negara lain di kawasan, khususnya Malaysia, seringkali muncul dalam diskursus publik. Negara tersebut mampu menjaga harga BBM relatif rendah melalui subsidi energi yang besar dan dukungan penerimaan migas yang kuat dari Petronas. Namun kondisi tersebut tidak dapat disalin secara sederhana oleh Indonesia.

Batasan Fiskal dan Pilihan Kebijakan

Indonesia menghadapi realitas sebagai pengimpor bersih energi dengan konsumsi domestik yang sangat besar. Dalam kondisi demikian, memperbesar subsidi tanpa perbaikan sistem justru berisiko menciptakan tekanan fiskal yang tidak berkelanjutan. Lebih dari itu, tanpa tata kelola yang kuat, subsidi berpotensi tidak tepat sasaran dan membuka ruang kebocoran yang semakin memperlemah keuangan negara.

Karena itu, respons kebijakan tidak boleh berhenti pada penyesuaian harga semata. Transparansi dalam pengadaan energi harus diperkuat, digitalisasi distribusi dipercepat, dan reformasi struktural—termasuk penguatan kilang domestik serta diversifikasi energi—harus dijalankan secara konsisten.

Sense of Crisis dalam Belanja Negara

Namun perbaikan di sektor migas saja tidak cukup. Dalam situasi krisis, pertanyaan yang lebih luas muncul : bagaimana negara mengelola seluruh sumber dayanya, termasuk belanja publik, secara lebih hemat dan bertanggung jawab?

Dalam konteks tekanan fiskal yang semakin nyata, penguatan sense of crisis dalam pengelolaan APBN menjadi keniscayaan. Penajaman belanja negara harus diwujudkan dalam disiplin efisiensi, efektivitas, dan integritas. Setiap rupiah belanja publik harus memberikan manfaat yang terukur dan bebas dari praktik mark-up maupun kebocoran. Setiap inefisiensi pada akhirnya adalah beban yang dialihkan kepada rakyat.

Momentum Gerakan Penghematan Nasional

Di titik inilah urgensi membangun Gerakan Penghematan Nasional menjadi relevan dan mendesak. Penghematan harus dilembagakan sebagai kebijakan nasional yang konkret dan terukur : pengurangan belanja seremonial, pembatasan fasilitas negara yang tidak esensial, rasionalisasi atau pengurangan tunjangan dan fasilitas mewah pejabat, hingga efisiensi penggunaan energi di sektor publik termasuk melalui WFH (Work From Home) berkala.

Negara harus memberi contoh bahwa penghematan dimulai dari atas—bukan semata dibebankan ke bawah. Gerakan ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi kontrak moral antara negara dan rakyat dalam menghadapi krisis melalui suatu Perpres Gerakan Penghematan Nasional ,yang pelaksanaannya terukur dan terawasi efektif.

Menjaga Daya Beli, Menjaga Kepercayaan

Pada saat yang sama, perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus diperkuat. Bantuan sosial yang adaptif, intervensi pada sektor pangan, serta stabilisasi biaya logistik menjadi kunci untuk menahan dampak lanjutan agar tidak berkembang menjadi tekanan sosial yang lebih besar.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya harga energi, tetapi kepercayaan publik. Kenaikan BBM non-subsidi hari ini adalah ujian—bukan hanya bagi sektor migas, tetapi juga bagi keberanian negara untuk berbenah, berhemat, dan berlaku adil.

Sudah saatnya kebijakan energi bergerak dari reaktif menuju transformasi struktural yang disertai disiplin fiskal dan keteladanan. Karena hanya dengan itu, negara dapat benar-benar berdiri bersama rakyat dalam menghadapi krisis.

Penulis : Ir. Ali Wongso Sinaga
Ketua Umum SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027 ; Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2009; 2009–2014; 2014–2019 ; Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Periode 2019–2024 ; Anggota DPR RI Periode 2009–2014