JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wasekjen PPP hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani mengatakan bahwa menteri yang jarang hadir untuk rapat kerja dengan DPR bakal menuai akibatnya. Bahkan bisa akibatnya seperti yang dialami mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Arsul menjelaskan bahwa Dahlan Iskan saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN jarang mengikuti rapat kerja dengan DPR. Akibatnya, setelah Dahlan dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013, pihak DPR tidak bisa memberikan data yang objektif ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Pemerintah raker dengan DPR itu penting untuk membangun komunikasi kebijakan yang komprehensif. Jangan sampai seperti Dahlan Iskan, karena jarang raker dengan DPR, sekarang DPR tidak bisa memberikan data yang banyak terkait pembangunan gardu," kata Arsul kepada TeropongSenayan di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Anggota Komisi III DPR ini pun menyarankan agar semua menteri bisa hadir dalam rapat kerja. Ini mengingat semua laporan program pembangunan pemerintah akan disampaikan juga oleh anggota dewan di daerah pemilihan.

"Makanya alasan tidak mau Raker itu apa. Padahal kita setiap pulang ke Dapil bawa progress pemerintah juga," tandasnya. (iy)