Opini
Oleh M. Rizal Fadillah pada hari Senin, 14 Apr 2025 - 10:25:37 WIB
Bagikan Berita ini :

GERUDUK NASIONAL 15-16 APRIL

tscom_news_photo_1744601137.jpg
(Sumber foto : )

Hitung mundur makin dekat ke hari-hari penentuan. Respons publik terhadap agenda silaturahmi TPUA, tokoh-tokoh, dan elemen perjuangan lainnya ke UGM Yogyakarta dan rumah Joko Widodo Surakarta cukup besar. Tingkat kepenasaran atas keberadaan dan keaslian ijazah UGM Joko Widodo sangat tinggi. Maklum Jokowi adalah Presiden RI selama 10 tahun. Andai ijazahnya ternyata palsu betapa besar dampak sosial, politik dan hukum yang diakibatkan bagi bangsa ini.

TPUA yang telah bersurat kepada UGM dan Jokowi ternyata mendapat respons besar masyarakat. Di samping berbagai media memberitakan agenda, juga beberapa simpul kepedulian siap ikut hadir pada tanggal 15-16 April 2025. Kehebohan bersifat nasional. Sorotan terhadap predikat Jokowi berijazah palsu semakin meluas dan menguat. Jokowi hingga detik ini tetap tidak mau atau tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya.

Tokoh-tokoh seperti Prof. Eggi Sudjana, KH Syukri Fadholi, Jend (Purn) Tyasno Sudarto, Dr Rismon Sianipar, Dr Roy Suryo, Marsma (Purn) Firdaus, dan puluhan tokoh lain dipastikan hadir dalam "halal bil halal" atau "silaturahmi" atau "geruduk nasional" tersebut. Rektorat UGM juga siap menerima, meski jumlah delegasi masih dinegosiasi. Diharapkan nuansa "kerakyatan" masyarakat Yogyakarta tercermin dari keterbukaan UGM.

Beberapa hal yang perlu informasi, klarifikasi, hingga verifikasi atas skripsi dan ijazah Jokowi antara lain apakah foto dalam fc ijazah yang beredar benar foto Joko Widodo atau Sumadno ? Soal font face skripsi dan ijazah, pembimbing, nama dekan, hingga bukti KKN. Kemungkinan pembentukan TPF serta kesiapan membantu proses hukum Bareskrim Mabes Polri menjadi bahan bahasan.

Jokowi sendiri diharapkan menjadikan forum silaturahmi ini sebagai momentum terbaik untuk menunjukkan ijazah asli UGM miliknya. Kesimpangsiuran berita seperti ijazah hilang, ijazah pengganti, pencetakan skripsi dan lainnya perlu mendapat jawaban. Jokow kiranyai tidak menjadi figur pengecut yang lari-lari atau menghindar untuk menyelesaikan.

Dimaklumi bahwa situasi semakin genting bagi Jokowi saat ini, silaturahmi atau geruduk nasional 15-16 April akan menjadi momen penting untuk menjawab jutaan keraguan publik atas keaslian ijazah UGM Jokowi. Dua hal menjadi tuntutan rakyat Indonesia yaitu kepastian dan sanksi hukum. Jika kebohongan yang terjadi, maka siapapun harus mendapat sanksi hukum sebagai konsekuensi dari segala perbuatannya.

Ketika proses peradilan perdata, pidana, tata usaha negara untuk membuktikan masih tersendat oleh campur tangan kekuasaan, maka geruduk nasional semoga jadi alternatif. Selalu ada jalan untuk menguak kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Wajah pucat ijazah Jokowi moga tidak membawa semakin pucatnya wajah bangsa dan negara Indonesia.

Bandung, 14 April 2025

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Oleh Andi Rahmat, Anggota DPR Ri 2004-2009/2009-2014
pada hari Rabu, 07 Mei 2025
Jakarta, TEROPONGSENAYAN.COM - Diawal tahun 2025, pemerintah merilis PP No.8/2025 tentang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor ( DHE) atas Sumber Daya Alam. tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo ...
Opini

Ketika Konstitusi Ditekan Dinasti

Jakarta, TEROPONGSENAYAN.COM - Dalam sejarah republik ini, terpilih secara konstitusional tak pernah menjadi jaminan kebal dari koreksi politik dan etik. Soeharto dilantik secara sah pada 11 Maret ...