JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya perbaikan komunikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyusul berbagai pernyataan kontroversial dan polemik kebijakannya yang disorot publik. Menurutnya, upaya transformasi sektor kesehatan yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) semestinya dibarengi dengan komunikasi publik yang baik.
"Kita tentunya berharap semua pejabat publik termasuk Menteri Kesehatan bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement," kata Charles Honoris, Senin (26/5/2025).
Seperti diketahui, Menkes Budi Sadikin tengah menjadi sorotan akibat pernyataannya yang dianggap kurang sensitif dan merendahkan golongan tertentu. Seperti pernyataan Menkes yang mengaitkan penghasilan seseorang dengan tingkat kesehatan dan kecerdasan yang dianggap menyudutkan kelompok berpenghasilan rendah.
Kontroversi lain muncul dari pernyataan Menkes yang menyinggung standar kesehatan berdasarkan ukuran lingkar pinggang, dan menyamakannya dengan ukuran celana jeans pria. Menurut Budi, pria dengan ukuran celana di atas 33 sudah masuk kategori obesitas, dan disebut memiliki risiko kematian lebih tinggi.
Charles menilai, Komisi IX DPR selama ini mendapati laporan Kemenkes tengah melakukan berbagai terobosan menuju transformasi kesehatan Indonesia. Namun ia meminta agar terobosan-terobosan itu dibarengi dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kegaduhan.
"Saya dalam memberikan penilaian terhadap Pak Menkes, ya kita lihat hasil kerjanya seperti apa. Selama ini memang yang dilaporkan kepada kami di komisi IX, Pak Menkes, Kementerian Kesehatan, saat ini sedang berupaya melakukan transformasi di sektor kesehatan," ungkap Charles.
Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu menilai kebijakan yang baik jika tidak dibarengi dengan komunikasi publik yang baik dapat menimbulkan persoalan. Charles meminta Menkes untuk memperhatikan persoalan tersebut.
"Dan harapan kami tentunya transformasi sektor kesehatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kegaduhan. Jadi ya evaluasi kami terhadap Pak Menkes ya harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement sehingga mencegah adanya kegaduhan di tengah masyarakat," imbuhnya.
Tak hanya mendapat sorotan publik, berbagai pihak dalam komunitas kesehatan juga mendesak agar Menkes Budi Gunadi Sadikin dicopot buntut kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan polemik. Seperti guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Pasalnya, Menkes dinilai mengambil alih secara sepihak pembentukan kolegium baru "versi pemerintah", yang kini tidak lagi berada di bawah organisasi profesi, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).
Kementerian Kesehatan disebut bertindak melampaui kewenangan sebagai pejabat negara yang berfokus di bidang kesehatan. Hal itu dinilai terlihat jelas pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.
Kolegium kesehatan belakangan dikritik karena dinilai tak lagi independen dan disebut diambil alih oleh Kemenkes RI. Kolegium sendiri adalah badan ilmiah yang menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis, yang terdiri dari para ahli profesional dan guru besar.
Adapun fungsi kolegium adalah untuk menjaga marwah keilmuan dengan tujuan menjaga kualitas dokter dan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, organisasi hingga guru besar menilai kolegium telah kehilangan independensinya karena keanggotaannya dipilih secara voting atau ditunjuk langsung oleh Kemenkes. Padahal, seharusnya pemilihan dilakukan berdasarkan kongres yang telah disepakati oleh organisasi.
Charles berharap Menkes bisa mengkomunikasikan setiap kebijakannya dengan baik kepada stakeholder-stakeholder terkait. Ia juga menyatakan DPR akan menghormati apapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses hukum yang tengah berjalan mengenai perihal kolegium ini.
"Ya proses hukum sedang berjalan kita ikuti saja. Kami sebagai pembuat UU tentunya sudah menjalankan kewenangan kami dengan semaksimal mungkin,” jelas Charles.
“Tetapi ya kami tunggu saja nanti hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi seperti apa. Yang pasti apapun hasil keputusannya kami akan menghormati putusan dari lembaga MK," tambah Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Selain Guru Besar FK Unpad, gelombang protes kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin pun datang dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Negeri Solo (UNS), Universitas Airlangga, dan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).
Di Fakultas Kedokteran UI, lebih dari 100 guru besar menyatakan keprihatinan atas sejumlah kebijakan baru Kementerian Kesehatan. Tak hanya soal kolegium, tapi juga mengenai kebijakan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, serta restrukturisasi dengan institusi pendidikan setelah penetapan RS Pendidikan Utama.
Belum lagi Menkes Budi juga berencana memperbolehkan dokter umum, utamanya di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar, untuk dilatih melakukan bedah sesar dan diberi aturan hukumnya. Wacana ini menimbulkan banyak kritik. Menkes Budi juga pernah mengusulkan agar tukang gigi diperbolehkan praktik di puskesmas meski belakangan pernyataan itu diralat.
Guru Besar FK UI mengatakan, ada beberapa aturan pemerintah yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Hal itu disebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Oleh karenanya, Charles kembali mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang baik. Termasuk komunikasi Menkes kepada profesi kedokteran.
"Saya sangat berharap Pak Menkes bisa membuka komunikasi dengan profesi kedokteran. Bisa menjelaskan keinginan, bisa menjelaskan maksud baik dari yang sedang dikerjakan,” sebut Charles.
“Karena niat baik kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik maka hasilnya pasti tidak akan bisa efektif," tutupnya.
