JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aparat penegak hukum diminta untuk menjatuhi hukuman maksimal kepada seorang pemuda berinisial ASF yang menjual 2.500-an konten pornografi anak melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah.

“Harus dihukum maksimal, karena penjualan konten tersebut berlangsung dalam kurun waktu sekitar dua tahun, melibatkan banyak anak yang menjadi korban. Memungkinkan melibatkan jaringan yang terorganisir dan diperparah anak yang menjadi korban tentu mengalami penderitaan fisik dan psikis,” ucap Abduh, Sabtu (14/6/2025).

Politisi PKB tersebut menjelaskan peredaran konten pornografi anak ini bukan pertama kalinya dan selalu berulang. Mengingat kejahatan ini terorganisir dan terjadi lintas negara, menurut Abduh untuk mengatasinya perlu melibatkan banyak pihak.

“Artinya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian mesti mengusut tuntas kasus konten pornografi anak ini melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar negeri juga," ujar Abduh. Mengingat dampak negatif kepada anak yang menjadi korban dari konten pornografi itu sangat besar.

Abduh yang berasal dari Dapil Jateng VI ini meminta kepada kepolisian, Komnas Anak dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. “Ini hal penting yang pemerintah atau negara tidak boleh abai, perlindungan dan pemulihan terhadap anak mesti dilakukan menyeluruh dan sampai tuntas," katanya.

"Jika tidak, trauma yang dialami anak yang menjadi korban akan mengganggu pertumbuhan mereka hingga dewasa,” ucap Abduh. Indonesia darurat pornografi anak yang indikatornya diantara dapat dilihat dari laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) tahun 2022 dimana Indonesia menduduki peringkat keempat dunia terkait kasus pornografi daring yang melibatkan anak, lanjut Abduh, wajib ditangani lebih serius.

Keseriusan yang disorot Abduh adalah pada bagian pencegahan peredaran konten tersebut di berbagai platform dan media daring. “Jika kita ingin lebih serius untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat pornografi anak, pencegahan melalui pengawasan dan edukasi literasi digital intensitasnya mesti ditingkatkan, karena ini berperan besar untuk menguatkan ketahanan digital anak dan orang tua terhadap konten pornografi,” ujar Abduh.

“Dalam hal pengawasan, Komdigi dan kepolisian dapat bekerja sama dengan platform maupun media daring untuk mengetatkan penyaringan konten pornografi yang melibatkan anak, agar tidak mudah dibagikan. Sementara dalam edukasi literasi digital, mesti ditingkatkan melalui keterlibatan anak dan orang tua untuk mencegah anak menjadi korban dan terpapar konten pornografi,” katanya.

..

*Jazuli Juwaini: Israel Sumber Instabilitas dan Kekacauan Dunia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Timur Tengah kembali memanas setelah Israel membombardir Iran (13/6) yang menewaskan 78 warga negara Iran dan ratusan lain terluka. Serangan ini dibalas Iran dengan serangan rudal balistik ke wilayah Israel.

Jazuli Juwaini, Anggota DPR yang juga Utusan Tetap Parlemen Dunia (IPU) untuk Urusan Timur Tengah, mengecam keras tindakan brutal dan agresif yang terus dilakukan oleh Israel, tidak hanya di Palestina, tetapi juga terhadap sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Jazuli menegaskan bahwa Israel adalah sumber instabilitas dan kekacauan dunia saat ini.

“Setelah puluhan tahun melakukan penjajahan, pendudukan paksa, dan seluruh bentuk kejahatan kemanusiaan di wilayah Palestina, Israel kini terus memperluas agresinya ke negara-negara lain seperti Lebanon, Suriah, dan Iran,” tegas Jazuli.

Serangan terbaru Israel ke Iran yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka menjadi bukti nyata bahwa negara tersebut tidak memiliki niat untuk mewujudkan perdamaian, sebaliknya terus menebar kekacauan dengan mengabaikan hukum internasional.

“Apa yang dilakukan Israel sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip hukum internasional. Negara ini telah melakukan hampir semua bentuk pelanggaran terhadap hukum keamanan dan perdamaian internasional,” tambahnya.

Ketua Fraksi PKS DPR ini mempertanyakan: "Apakah Israel memiliki hak untuk membunuh manusia secara semena-mena, sementara negara lain hanya punya hak untuk dibunuh dan diserang?" Ia juga mengkritik keras sikap negara-negara dunia yang hingga kini gagal menghentikan tindakan agresi Israel.

“Rakyat dunia sudah muak! Hal itu tercermin dari berbagai aksi solidaritas dan protes yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan puluhan ribu orang dari berbagai negara mulai 15 Juni ini melakukan Global March to Gaza untuk sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib rakyat Palestina. Tapi sayangnya, masih ada elit-elit pemimpin dunia yang mendukung negara penjajah dan pelaku genosida ini. Ini kemunafikan yang mencolok dan memalukan bagi peradaban modern,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama negara-negara Muslim dan lembaga-lembaga dunia yang peduli pada keadilan dan kemanusiaan, untuk bersatu menekan Israel agar segera menghentikan seluruh agresinya dan bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya selama ini.

"Semua tekanan yang bisa dilakukan harus dilakukan mulai mekanisme hukum, politik, diplomasi, hingga blokade ekonomi terhadap Israel. Termasuk meminta PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian dan melucuti persenjataan pasukan Israel yang digunakan untuk membunuh rakyat Palestina," pungkas Jazuli.