TEROPONGSENAYAN.COM - Patut diakui, salah satu penyebab sakit hati rakyat adalah tingkah polah mereka yang sekarang sedang duduk di Depan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat yang sudah dan makin terjepit oleh kesusahan ekonomi merasa marah, muak, dan gerah terhadap berbagai hal yang selama ini terjadi di depan mata.

Pertama, saat dikritik oleh masyarakat, ada yang merespons dengan kata-kata yang tak pantas. Atau ada pula yang merespons tanpa empati. Misalnya, ketika ada kritik mengenai tunjangan DPR.

Kedua, kerap gaya hidup para anggota DPR menunjukkan bahwa mereka "berbeda" dengan rakyat yang diwakili. Di saat daya beli rakyat turun dan hampir selalu merasa tak berdaya, DPR sering menunjukkan gaya hidup dan tingkah laku yang mewah dan wah. Banyak yang menunjukkan diri sebagai kelas atas atau mendadak menjadi kelas atas karena menjadi anggota DPR.

Ketiga, dalam kondisi sulitnya ekonomi yang sedang menimpa rakyat banyak, benar-benar menampar ulu hati saat gaji beserta tunjangan anggota DPR betul-betul sangat tinggi. Bandingkan dengan pendapatan per hari tukang ojek online atau masyarakat marginal lainnya yang menjadi penyangga hidup anggota DPR. Semua bak langit dan bumi. Yang menggaji terkapar tak berdaya dan tertindas, yang digaji begitu mewah dan terhormat.

Keempat, produk legislasi DPR masih banyak yang tak sesuai harapan. Undang-Undang (UU) perampasan aset dan UU masyarakat adat, misalnya, sampai sekarang belum terwujud. Tapi jika mengurus kaum kaya cepat sekali. Jika rakyat merasa terzalimi karena himpitan pajak, misalnya, berteriakkah institusi ini untuk menyuarakan penderitaan rakyat?

Lalu ada institusi kepolisian. Entah mengapa jika menangani demonstrasi langgamnya sudah seperti berhadapan dengan kelompok mafia atau penjahat. Lengkap dengan gas air mata, pentungan, senjata api, kawat berduri, bahkan kendaraan taktis berat. Sejak beberapa tahun ini kepolisian seperti begitu diistimewakan. Anggaran naik luar biasa. Anggaran kepolisian meningkat selama empat tahun terakhir. Untuk 2026 telah dialokasikan Rp145,6 triliun. Alokasi ini masuk tiga besar lembaga dengan anggaran jumbo, ketiga sesudah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan.

Institusi-institusi tersebut tak bisa dibantah tampak begitu sombong dan berkuasa. Sementara rakyat banyak yang mendanai mereka dari keringat dan lelahnya lebih banyak dipinggirkan dan diperlakukan kasar. Maka tak heran, jika dalam demonstrasi yang berlanjut itu simbol-simbol kesombongan yang dominan disasar: bangunan kepolisian dan DPR/DPRD.

Sudah saatnya institusi-institusi yang seharusnya melayani kepentingan rakyat dan menjaga keselamatan rakyat berbenah diri. Tobat nasuha. Belajarlah merunduk pada rakyat yang menafkahi kalian. Belajarlah untuk dicintai dan disayangi rakyat. Caranya sederhana. DPR segera mengurus legislasi yang pro-rakyat, betul-betul mendengar, proses legislasi dibuat transparan, ubah gaya hidup yang tak layak. Sementara untuk polisi segera lakukan audit dan reformasi kepolisian, termasuk tentang cara berhadapan dan melayani publik. Hilangkan kesan polisi yang angker dan istimewa.

Intinya, segera belajar merunduk pada kedaulatan rakyat, yang sudah menafkahi mereka dengan keringat, darah, dan lelahnya.

30 Agustus 2025