JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat, Prof. Dr. Tuntas Subagyo, SAP., SM., MM., MH., MBA., PhD, menegaskan bahwa makna kedaulatan negara di era globalisasi tidak lagi terbatas pada batas wilayah dan kekuatan militer, melainkan telah berkembang menjadi persoalan strategis yang mencakup ekonomi, energi, digital, hukum, hingga budaya.

Menurutnya, tantangan kedaulatan Indonesia saat ini justru semakin kompleks dan sistemik. Selain persoalan teritorial seperti di Laut Natuna Utara dan Papua, tekanan global terhadap kebijakan ekonomi nasional, ketergantungan energi impor, hingga dominasi platform asing dalam pengelolaan data warga negara, menjadi ujian serius bagi kedaulatan bangsa.

“Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga perbatasan, tetapi tentang siapa yang mengendalikan keputusan strategis negara. Siapa yang menguasai energi, data, pangan, dan arah ekonomi nasional. Di sanalah kedaulatan sesungguhnya dipertaruhkan,” ujar Prof. Tuntas, Selasa (27/1/2026).

Ia menilai, hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, serta penguatan kedaulatan digital merupakan langkah strategis yang harus dikawal secara konsisten. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut kerap menghadapi tekanan global, gugatan hukum internasional, dan resistensi pasar, yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia.

Di sektor digital, Prof. Tuntas menyoroti dominasi platform asing dalam pengelolaan data warga negara. Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur cloud, kecerdasan buatan, dan algoritma global bukan sekadar isu teknologi, melainkan persoalan serius terkait keamanan nasional dan kemandirian kebijakan negara.

“Negara yang tidak menguasai data warganya, pada hakikatnya sedang kehilangan sebagian kedaulatannya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan budaya dan ideologi di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi media digital. Perang narasi dinilai semakin masif, membentuk cara berpikir generasi muda dan berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila secara perlahan.

Prof. Tuntas menegaskan, menjaga kedaulatan tidak cukup dengan retorika nasionalisme semata. Dibutuhkan kapasitas negara yang kuat, kepemimpinan strategis, serta konsistensi kebijakan lintas rezim agar Indonesia memiliki posisi tawar yang adil, mandiri, dan bermartabat di tengah percaturan global.

“Di era baru ini, kedaulatan bukan lagi sekadar tentang siapa yang menguasai wilayah, tetapi siapa yang mengendalikan masa depan bangsa,” pungkasnya.