Di Indonesia, status sosial bukan sekadar penanda posisi, melainkan sumber legitimasi, pengaruh, dan rasa bermartabat. Jabatan—baik di ranah politik, birokrasi, maupun BUMN—sering kali menjadi identitas utama seseorang. Selama kursi kekuasaan diduduki, penghormatan mengalir deras. Namun ketika masa jabatan berakhir, peta sosial berubah drastis. Di situlah kecemasan status muncul secara telanjang.

Fenomena ini sangat kentara di kalangan elite dan birokrasi Indonesia.

Jabatan sebagai Identitas, Bukan Amanah

Dalam praktik keseharian, jabatan di Indonesia kerap diperlakukan bukan sebagai amanah sementara, melainkan identitas permanen. Seorang pejabat publik lebih dikenal karena posisinya daripada gagasan atau integritasnya. Dampaknya, relasi sosial yang terbangun bersifat struktural dan transaksional.

Selama menjabat:

akses terbuka lebar,
pendapat selalu didengar,
fasilitas negara mengiringi,
dan lingkar kekuasaan memberi rasa aman.

Namun begitu jabatan selesai—baik karena pensiun, pergantian rezim, atau reshuffle—situasi berubah cepat. Telepon berhenti berdering, undangan menghilang, dan ruang-ruang diskusi yang dulu terbuka mendadak tertutup.

Inilah bentuk nyata kecemasan status yang dialami banyak elite kita.

Pensiunan Pejabat dan Sunyinya Pengaruh

Tidak sedikit mantan pejabat tinggi—baik dari kementerian, lembaga negara, maupun kepala daerah—yang mengalami “kejutan sosial” setelah pensiun. Bukan karena mereka kehilangan kemampuan berpikir atau pengalaman, melainkan karena sistem sosial kita hanya menghargai jabatan aktif.

Dalam kerangka sosiologi klasik, Max Weber telah mengingatkan bahwa status sosial kerap dilekatkan pada legitimasi formal. Ketika legitimasi itu hilang, status ikut runtuh—meskipun kapasitas personal tetap utuh.

Akibatnya, sebagian mantan elite:

sulit menerima kenyataan sosial baru,
mengalami penurunan rasa percaya diri,
merasa “tidak dianggap”,
bahkan berupaya mempertahankan pengaruh melalui jalur informal.

Politik Pascajabatan: Antara Relevansi dan Kecemasan

Di ranah politik, kecemasan status sering termanifestasi dalam perilaku pascajabatan. Kita kerap menyaksikan mantan pejabat publik:

tetap ingin tampil dominan di ruang publik,
sulit berjarak dari kekuasaan,
atau terlibat manuver politik demi menjaga relevansi.

Fenomena ini bukan semata ambisi pribadi, melainkan refleksi dari budaya politik yang gagal memisahkan martabat manusia dari jabatan kekuasaan. Selama pengakuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang “sedang berkuasa”, maka transisi kekuasaan akan selalu melahirkan kegelisahan.

Birokrasi dan Budaya Feodal Modern

Dalam birokrasi Indonesia, kecemasan status juga diperkuat oleh budaya feodal modern. Struktur hierarkis yang kuat membuat penghormatan sering kali mengalir vertikal, bukan horizontal. Jabatan menentukan:

cara disapa,
siapa yang didengar,
siapa yang dilayani.

Begitu seseorang tak lagi berada di puncak struktur, perlakuan sosial berubah drastis. Ini bukan sekadar soal etika birokrasi, tetapi cerminan kegagalan membangun budaya institusional yang menghormati manusia, bukan kursinya.

Elite, Kekuasaan, dan Modal Simbolik

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menyebut kehormatan dan prestise sebagai modal simbolik. Di Indonesia, modal ini sangat bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan negara—baik melalui lembaga legislatif seperti DPR RI, eksekutif, maupun BUMN.

Masalahnya, modal simbolik ini jarang dibangun dari rekam jejak pemikiran, integritas, atau kontribusi jangka panjang. Ia dibangun dari posisi. Ketika posisi hilang, modal simbolik pun runtuh, meninggalkan kekosongan identitas.

Dampak Sosial yang Lebih Luas

Kecemasan status elite bukan persoalan pribadi semata. Ia berdampak sistemik:

menghambat regenerasi kepemimpinan,
memperkuat politik bayangan,
melanggengkan budaya kekuasaan tanpa jeda,
dan melemahkan keteladanan publik.

Masyarakat pun ikut belajar bahwa yang layak dihormati bukanlah nilai, melainkan posisi. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kesehatan moral bangsa.

Mengoreksi Arah: Martabat Tidak Pensiun

Indonesia membutuhkan koreksi mendasar dalam cara memandang kekuasaan. Jabatan harus dikembalikan sebagai alat pengabdian, bukan sumber martabat. Penghormatan sosial seharusnya melekat pada:

integritas,
keberanian moral,
konsistensi nilai,
dan kontribusi nyata bagi publik.

Pejabat boleh pensiun. Kekuasaan pasti berganti. Tetapi martabat manusia tidak seharusnya ikut berakhir.

Kecemasan status yang melanda elite dan birokrasi Indonesia adalah alarm sosial. Ia menandakan bahwa kita terlalu lama mengikat kehormatan pada jabatan dan uang. Selama pola ini dipertahankan, pergantian kekuasaan akan selalu melahirkan kegelisahan—bukan kedewasaan demokrasi.

Tantangan kita bukan menciptakan elite yang kuat, tetapi membangun masyarakat yang mampu menghormati manusia—bahkan ketika ia tak lagi berkuasa.