Podcast berjudul “Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan” yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV Rabu, 18 Februari 2026, kembali membuka satu perdebatan besar: bagaimana suara generasi muda mencerminkan krisis keadilan sosial di Indonesia saat ini? Dalam dialog tersebut, Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah — khususnya prioritas anggaran negara — yang menurutnya gagal menjawab problem dasar masyarakat. Kritik itu kemudian berujung pada pengalaman teror dan intimidasi yang ia alami.

Suara Kritik sebagai Representasi Aspirasi Kolektif

Dalam perbincangan tersebut, Tiyo menekankan bahwa kritiknya bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi representasi kelembagaan mahasiswa terhadap isu nasional, termasuk tragedi seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang diduga bunuh diri karena ketidakmampuan membeli alat tulis seharga Rp10 ribu.

“Kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini sikap lembaga yang saya menjadi juru bicaranya,” tegas Tiyo.

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa keresahan mahasiswa yang disuarakan tidak bisa dipukul rata sebagai “emosi remaja” semata, melainkan sebuah refleksi sistemik atas berbagai persoalan sosial-ekonomi yang belum terselesaikan.

Ketidakpercayaan Publik dan Risiko Polarisasi

Kritik mahasiswa ini berakar pada fenomena yang jauh lebih luas: ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik formal. Survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa 61% responden merasa aspirasi mereka tidak dapat ditampung melalui saluran politik formal. Statistik tersebut memperlihatkan gap yang cukup lebar antara rakyat dan institusi yang seharusnya mewakili mereka.

Fenomena ini selaras dengan realitas sosial yang sering kita saksikan di lapangan: ketika saluran politik formal dirasakan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat, maka ruang kritik dan tuntutan dialihkan ke ruang publik yang lebih bebas, seperti media sosial dan diskusi daring.

Relevansi Kritik Mahasiswa terhadap Cita-Cita Keadilan Sosial

Kritik yang dilontarkan Tiyo juga secara substansial berhubungan dengan cita-cita sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut laporan berbagai pemerhati sosial, realisasi keadilan sosial di Indonesia masih jauh dari harapan. Misalnya, persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 mencapai 8,57%, dan ketimpangan akses layanan hukum serta ekonomi tetap tinggi.

Dalam konteks ini, suara mahasiswa seperti Tiyo tidak sekadar ingin menimbulkan kegaduhan, tetapi memantik perhatian terhadap persoalan mendasar: pendidikan, kesejahteraan keluarga miskin, dan arah kebijakan publik yang berkeadilan.

Perjuangan yang Sunyi dan Perlunya Ruang Dialog

Istilah “jalan sunyi perjuangan” yang dipilih sebagai judul memiliki kedalaman makna. Sunyi di sini bukan berarti tidak berarti, tetapi menggambarkan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh sorotan media arus utama. Ia adalah suara yang muncul dari ruang kajian, kelas, ruang tamu keluarga, dan forum-forum diskusi — tempat aspirasi rakyat sesungguhnya bersumber.

Namun, masalah paling mendasar kini adalah bagaimana suara-suara itu didengar dan direspons secara substansial oleh pengambil keputusan. Bila dialog publik tidak dipupuk dan ruang kritik dibatasi, maka ketidakpercayaan dan polarisasi justru akan tumbuh. Hal ini berpotensi memperlemah tatanan demokrasi yang semestinya menjadi wadah konstruktif bagi perbedaan pendapat.

Kesimpulan: Transformasi Kritik Menjadi Aksi Kontruktif

“Nyala api” yang disebutkan dalam judul bukan sekadar metafora emosional. Ia adalah semangat kolektif yang terus menyala meskipun berjalan di jalur yang sunyi — jalur kritis, reflektif, dan sering kali tanpa sorotan publik luas.

Sebagai portal yang berdiri di persimpangan politik dan aspirasi rakyat, teropongsenayan.com perlu terus mendorong narasi yang menjembatani keresahan publik dengan kebijakan negara. Kritik mahasiswa seperti Tiyo bukanlah noise yang harus diredam, tetapi sinyal penting yang mesti diterjemahkan menjadi dialog kebijakan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi tentang bagaimana suara minoritas, suara sunyi, dan suara yang tidak populer sekalipun mendapat ruang untuk didengar, dipahami, dan diperhitungkan.