JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ia pun mendorong adanya adaptasi pengawasan sebagai bahan evaluasi.
“Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,” kata Puan Maharani, Kamis (23/4/2026).
Adapun UTBK 2026 telah dimulai sejak Selasa (21/4). Beragam kecurangan pun mewarnai pelaksanaan seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut di berbagai daerah.
Panitia menemukan kecurangan mulai dari masih maraknya joki pengganti dengan modus menggunakan KTP palsu dan pemalsuan ijazah, penggunaan alat dengar di telinga untuk komunikasi, hingga pura-pura terlambat agar panitia lengah.
Untuk modus perjokian, panitia bahkan menemukan data anomali sebanyak 2.640 peserta yang melakukan kecurangan. Panitia juga mengendus adanya sindikat joki yang kini diancam sanksi pidana.
Menurut Puan, temuan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UTBK tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran individu yang muncul setiap musim seleksi masuk perguruan tinggi.
“Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,” tuturnya.
Puan menyoroti latar belakang kecurangan masih banyak ditemukan. Ia menilai, hal ini terkait dengan cara generasi muda memandang keberhasilan,
persaingan, dan makna kejujuran dalam memperoleh kesempatan.
“Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,” jelas Puan.
Untuk tahun ini, UTBK diikuti oleh 871.496 peserta di mana mereka memperebutkan sekitar 260.000 kursi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) akademik dan vokasi serta jenjang diploma dan sarjana. Sesi pertama UTBK berlangsung pada 21 April-2 Mei 2026.
Puan pun mengatakan, seleksi nasional masuk PTN pada dasarnya dibangun untuk menjaga satu prinsip penting bahwa akses ke perguruan tinggi harus ditentukan oleh kapasitas akademik dan usaha yang adil.
“Karena itu, setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi yang selama ini menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru,” paparnya.
Jika praktik seperti ini dibiarkan berkembang, kata Puan, maka peserta yang menempuh proses secara jujur akan menghadapi keraguan terhadap keadilan sistem yang seharusnya mereka percayai.
“Dan melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,” sebut Puan.
“Panitia pelaksana dan kementerian terkait juga harus memastikan bahwa setiap celah yang ditemukan menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan menilai keberhasilan sistem seleksi nasional tidak cukup diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil ditangkap, tetapi dari kemampuan Negara memastikan bahwa ruang kecurangan semakin sempit dari tahun ke tahun.
“Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar melalui respons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,” ungkap Puan.
Di sisi lain, Puan memandang fenomena kecurangan ujian masuk perguruan tinggi negeri yang selalu ada setiap tahunnya menjadi
gambaran bahwa tantangan pendidikan nasional tidak lagi hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran atau akses.
“Tetapi juga dengan meningkatnya tekanan sosial terhadap hasil akhir,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Sejumlah kalangan memandang, persaingan yang sangat tinggi untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat mendorong peserta melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang harus dicapai dengan segala cara.
“Di sinilah penting bagi Negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan semata persoalan teknis pengawasan ujian saja, namun berkaitan pula dengan bagaimana ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha, kegagalan, dan kompetisi,” urai Puan.
Puan juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas, bahwa pendidikan tinggi bukan hanya tujuan akademik, tetapi bagian dari pembentukan karakter generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
“Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya siapa yang lolos seleksi, tetapi nilai apa yang sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki dunia pendidikan tinggi,” sebutnya.
Oleh karena itu, Puan menegaskan pentingnya Negara memastikan bahwa kompetisi pendidikan tetap memberi ruang bagi prestasi dan kemampuan akademik, tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap masa depan pendidikan nasional.
“Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya,” ujar Puan.
Menurut Puan, temuan kecurangan UTBK 2026 dapat menjadi bahan evaluasi nasional yang melibatkan pendidikan menengah, perguruan tinggi, dan ekosistem pembinaan karakter secara lebih menyeluruh.
“Kejujuran akademik tidak dapat dibangun hanya saat peserta berada di ruang ujian, tetapi harus tumbuh sebagai budaya pendidikan yang diperkuat sejak jauh sebelumnya,” pungkas cucu Bung Karno tersebut.
