JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemerataan distribusi proyek infrastruktur kepada pengusaha kelas menengah dan lokal di daerah.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara I ini mengingatkan bahwa sektor konstruksi merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap hingga 10 juta tenaga kerja. Menurutnya, pemaketan proyek yang ada saat ini perlu dievaluasi agar tidak hanya dikuasai oleh pemain besar.

"Kalau bicara kondisi pemaketan pekerjaan yang Bapak hadirkan hari ini, itu kalau untuk usaha menengah atas itu sudah banyak. Tetapi kelas menengah kita, mereka yang memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak tenaga kerja konvensional, karena memang saudara-saudara kita yang tidak bersekolah sangat banyak bekerja di sektor infrastruktur," tegas Lokot dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Rabu, 1 Juli 2026.

Selain soal pemerataan, Lokot menyoroti fenomena kontraktor yang kerap melakukan wanprestasi namun tetap bisa memenangkan proyek dengan sekadar berganti nama perusahaan.

Ia mendesak DJBK untuk bersikap tegas dengan menerapkan sistem daftar hitam atau blacklist berbasis individu bukan hanya perusahaan.

"Seringkali mereka berganti wajah, berganti perusahaan. Saya berharap Binkon (Bina Konstruksi) bisa mem-blacklist pengusaha-pengusaha lokal ini by name. Nama tersebut tidak boleh terhubung dengan pekerjaan konstruksi dalam waktu tertentu agar saudara-saudara kita yang lain yang memang serius mau membangun bangsa ini bisa mendapatkan kesempatan," paparnya.

Tak hanya itu, Lokot mendorong DJBK untuk segera mengkaji ulang kebijakan pengadaan barang dan jasa. Ia optimis, dengan distribusi paket pekerjaan lebih adil dan penegakan sanksi tegas sektor konstruksi tanah air akan tumbuh lebih sehat dan profesional.

“Hingga berpihak pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Lokot.