JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAMDI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Surat Edaran BGN No. 12 Tahun 2026 di Best Western, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
FGD tersebut membahas dampak kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru terhadap para mitra dapur MBG di berbagai daerah.
Ketua Umum GAMDI, Riyad, mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan nilai kerugian yang dialami para mitra. Sebab, GAMDI masih menunggu pendataan dari calon pengurus daerah yang memiliki SPPG atau Dapur MBG.
“Kami sedang meminta masing-masing calon dapur yang sudah terverifikasi dan masih dalam proses untuk menghitung dampak maupun kerugiannya. Namun, kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari BGN,” kata Riyad.
Menurut Riyad, GAMDI memberikan ruang kepada BGN untuk menyelesaikan evaluasi internal sebelum menyampaikan berbagai masukan. GAMDI juga tengah menyiapkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola program MBG ke depan.
“Kami memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi internal. Sementara itu, kami menyiapkan berbagai rekomendasi sebagai masukan untuk memperbaiki sistem tata kelola secara komprehensif,” ujarnya.
Riyad menjelaskan, rekomendasi GAMDI mencakup tata kelola kelembagaan, sistem operasional dapur, hingga penguatan rantai pasok agar pelaksanaan program MBG semakin efektif dan berkelanjutan.
Terkait wacana perubahan skema pelaksanaan MBG yang lebih berfokus pada kantin sekolah, Riyad menilai hal itu sulit diterapkan secara menyeluruh karena ribuan dapur MBG sudah beroperasi di berbagai daerah.
“Kalau seluruhnya dialihkan ke kantin sekolah, saya rasa tidak mungkin. Dapur yang sudah berjalan jumlahnya sudah sangat banyak. Kalau diubah seluruhnya akan menimbulkan persoalan baru, sementara kesiapan kantin juga belum merata, terutama terkait standar kebersihan dan higienitas,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Pelita Harapan, Jerry Sambuaga, menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah tepat untuk memastikan program MBG berjalan lebih baik.
“Saya melihat Presiden sangat concern dan responsif untuk memastikan Program MBG berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi langkah pemerintah melakukan evaluasi dan berharap hasilnya benar-benar membantu masyarakat,” kata Jerry.
Menurut Jerry, evaluasi perlu memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi, pelaku usaha, akademisi, regulator, hingga masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan menjawab tantangan di lapangan.
Jerry menambahkan, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor.
“Program ini memberikan manfaat luas. Bukan hanya bagi siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagi pedagang, penyedia jasa, distributor, kantin, hingga petani lokal yang memasok bahan pangan. Karena itu, keberlangsungan program ini sangat penting bagi perekonomian daerah maupun nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap program berskala nasional tentu memiliki tantangan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan merupakan bagian yang wajar dalam proses pelaksanaan. Yang terpenting, hasil evaluasi harus mampu menghasilkan solusi yang memperkuat tata kelola program MBG.
