Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Sabtu, 11 Jul 2015 - 22:01:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Putusan MK Soal Politik Dinasti, Catatan Hitam Demokrasi

77gedung mk.jpg
Gedung MK (Sumber foto : eko hilman)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani menyatakan putusan MK yang menggugurkan aturan mengenai pembatasan politik dinasti menjadi catatan hitam dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkemajuan.

"Kali ini nampaknya MK terlalu takut mengambil keputusan diluar frame hukum yang sudah menjadi kebiasaan, padahal pimpinan MK sebelumnya sudah sering mencontohkan itu namun tidak dijadikan pertimbangan dan pelajaran," ujar Miryam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Disampaikan Mantan anggota pansus RUU ini, DPR dan Pansus Pilkada telah menyusun pasal yang bersangkutan. Menurutnya, dalam perumusan pasal tersebut sudah melalui pertimbangan yg sangat mendalam dan menyeluruh.

"Bahkan kami harus siap diteror oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan pasal ini dihapuskan. Pasal ini akhirnya menjadi sebuah keputusan yang kita ambil di pansus dulu karena kami ingin membangun demokrasi yang jauh lebih substansial serta menjadikan kontestasi dalam pilkada lebih terbuka," ungkap ketua umum Srikandi Hanura ini.

Selama ini, kata Miryam, pilkada cenderung hanya menjadi ruang segelintir orang yang punya akses kuat dalam dunia politik. Terutama, ucap Miryam, para petanahana dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

"Padahal jika kami mau egois maka partai politik tidak akan mau mengambil resiko ini, namun demi kepentingan bangsa yg lebih besar akhirnya kami bersepakat untuk membatasi adanya dinasti," jelasnya.(ss)

tag: #catatan hitam demokrasi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...