JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kiprah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini dicap sebagai partai terlarang keberadaannya di Indonesia nampaknya akan mendapatkan angin segar dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dikabarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 mendatang akan meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sontak kabar tersebut menuai kritikan, salah satunya dari mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Menurutnya, apabila langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat Indonesia bersalah.

"Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965," kata Kivlan beberapa waktu lalu.

Ketua Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi pun mempertanyakan alasan Jokowi. Dia mengatakan, permintaan maaf yang rencananya akan disampaikan Presiden Jokowi secara resmi itu harus jelas konteksnya. Kesalahan seperti apa yang harus diminta untuk dimaafkan.

Namun, lain halnya dengan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. Ia tak yakin jika dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus nanti, Jokowi akan menyampaikan pidato permintaan maaf kepada keluarga PKI disela-sela momen kenegaraan.

"Kalau belum dilakukan, saya tidak percaya," ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan PKI mulai dibekukan para era pemerintahan Orde Baru atau sejak Soeharto naik tahta menjadi presiden menggantikan Soekarno. PKI dianggap sebagai dalang Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan para jenderal TNI.

Masyarakat tinggal menunggu kebenaran kabar tersebut, apakah Jokowi bakal benar-benar meminta maaf kepada keluarga PKI dan melegalkan partai yang dinilai sebagian besar masyarakat punya 'dosa besar' terhadap bangsa Indonesia. Dan juga menarik ditunggu dampak dari pelegalan partai besutan DN Aidit cs tersebut di Indonesia.(yn)