JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua SETARA Institut Hendardi menyesalkan insiden Tolikara, Papua. Menurut aktivis HAM ini insiden tersebut adalah pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang melekat pada setiap orang.

"Pemerintah dalam hal ini aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional dan transparan," ujar Hendardi dalam pernyataan yang diterima TeropongSenayan, Minggu (19/7/2015).

Penggiat HAM senior ini juga mendesak aparat menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum. Sehingga tidak menimbulkan praduga ditengah masyarakat. Sebaliknya memberikan kepastian dalam penanganan insiden.

Selain itu Hendardi juga mendesak agar aparat hukum mengusut tuntas kelambanan aparat setempat dalam mengantisipasi serta kelemahan penciuman aparat intelejen. Sebab indikasi kelalaian itu juga diketahui masyarakat.

Hendardi mengatakan hal itu perlu dilakukan guna mengembalikan situasi normal di tempat kejadian. "Ketenangan dan kedamaian di Papua, terutama bagi orang yang berbeda keyakinan perlu dikembalikan," ujar Hendardi.

Hendardi menegaskan, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah isu yang sensitif. Sehingga harus dilihat dalam persepktif para pemain dan kepentingan politik yang ada di tanah air.

Insiden Tolikara ini bukan tidak mungkin terkait dengan kepentingan politik tertentu termasuk adanya rencana Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Isu perombakan kabinet bahkan mencuat khususnya di bidang polhukam.

"Presiden Jokowi mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini, terutama untuk kepentingan warga," ujar Hendardi yang bertahun-tahun menggeluti advokasi HAM di tanah air ini.

Seperti diberitakan, saat umat Islam hendak sholat Idul Fitri di halaman Koramil di Karubaga terjadi penyerangan oleh sekelompok orang. Kerusuhan berujung pelemparan terhadap mushalla Baitul Mutaqin yang tak jauh dari Koramil.(ris)