JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum rembuk nasional aktivis lintas generasi mengeluarkan petisi keprihatinan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), yang dinilai selama delapan bulan memimpin Indonesia Jokowi keluar dari program Traksakti dan Nawacita yang digembar-gemborkan saat kampanye.

Lebih dari itu pemerintahan Jokowi-JK berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepaskan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas, yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak hanya BBM (bahan bakar minyak) yang melanggar konstitusi, Pemerintah Jokowi telah melanggar UU yang telah memberi izin perpanjangan khusus kepada PT Freeport," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursa Zarnubi di acara forum rembuk nasional aktivis lintas generasi, jalan Tebet Timur Dalam Raya No.43, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2015).

Menurutnya, negara telah takluk kepada korporasi asing yakni memberi izin perpanjangan khusus kepada Freeport dengan menyalahi UU. Bersamaan dengan itu, lanjut Bursah, pemerintah Jokowi-JK akan menyingkirkan pedagang kaki lima dari kawasan wisata seluruh Indonesia, serta kemiskinan massal terjadi pada sektor buruh, nelayan dan petani.

"Kekecewaan rakyat meluas karena pemerintah Jokowi/JK berjanji untuk membentuk kabinet yang ramping dan profesional, akan tetapi janji itu diluluh lantahkan oleh Jokowi/JK sendiri," katanya.

Dengan begitu forum ini diharapkan bisa menagih janji Jokowi-JK secara nyata. Forum ini mencatat bahwa pemerintah memiliki 'prestasi' percepatan penambahan hutang, padahal janjinya mewujudkan kemandirian.

"Hingga hari ini hutang negara dan swasta Rp 4.030 triliun, dimana hutang itu dalam bentuk dolar sehingga menekan rupiah yang akibatnya kurs rupiah terus melemah," tandasnya.(yn)