JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Hanura Wiranto ikut menanggapi penolakan Jokowi terhadap tujuh proyek di DPR. Menurutnya, belum adanya kesepakatan pemerintah dengan DPR itu disebabkan pola komunikasi dua lembaga negara tersebut yang hingga kini belum sinergis.

Padahal kata Wiranto, program tersebut mestinya disepakati demi kepentingan rakyat.

"Nanti disepakati dan diusahakan harus disepakati, kalau enggak sepakat program enggak jalan, gimana caranya agar sepakat? ya komunikasinya diperbaiki dan hal-hal yang belum cocok ya dicocokkan karena kepentingannya untuk kepentingan rakyat," katanya di Nusantara I DPR RI Jakarta, Kamis (20/08/2015).

Menurutnya, sebuah kebijakan (policy) akan mncul ketika eksekutif dan legislatif mampu menyerap aspirasi rakyat dan kehendak rakyat.

"Kalau dua-duanya keinginannya sama dan hatinya sama, ketemunya kan enak yang nantinya menjadi sebuah kbijakan politik dan itu teorinya seperti itu," tandasnya.

"Kalau kemudian antara dua lembaga ini ada ketidak cocokan, maka penyerapannya pun tidak pas dan penyerapannya pun akan terkendala dan biasanya ada interest-interest pribadi." (iy)