JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Jokowi-JK (Aswaja) Arief Rachman mengingatkan sejumlah relawan Jokowi untuk tidak mengganggu dan menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak bisa bekerja.
"Kami menilai ada upaya sistematis yang dilakukan untuk merusak dan menghambat kerja-kerja Jokowi-JK dalam mewujudkan Nawa Cita. Janganlah ada bahasa menteri mendukung kepentingan korporat, yang namanya pemerintah ya harus bersinergi dengan dunia korporasi padahal, kita sama-sama tahu saat ini pemerintahan Jokowi dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang sedang sulit," tandasnya kepada TeropongSenayan, Kamis (20/08/2015) malam.
Untuk itu, Arief mengimbau jangan ada upaya mengatasnamakan relawan untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu seperti memancing di air keruh.
"Kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang terganggu dengan kebijakan menteri BUMN. Ayo kita kawal bersama kerja-kerja pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Adanya gerakan yang mengatasnamakan relawan menurut kami hanya akan memperkeruh keadaan. Dan ini sangat tidak baik. Sekali lagi kami meminta semua pihak untuk saling introspeksi dan dapat menahan diri untuk tidak terpancing dalam situasi saat ini," tegasnya.
Soal siapa yang jadi menteri, kata Arief, itu harus dikembalikan pada hak konstitusional presiden yang memiliki otoritas untuk mengganti atau menempatkan siapa pada posisi apa.
"Jadi tak usah berandai-andai dengan tuntutan dan desakan. Alangkah lebih baik jika bersama-sama kita mengawal jalannya pemerintahan ini dengan cara-cara demokratis," pungkasnya.
Sebelumnya, para relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menilai, menteri badan usaha milik negara (BUMN) Rini Soemarno belum mampu menempatkan korporasi pemerintah sebagai agen pembangunan sesuai nawacita Presiden Joko Widodo.
Ketua Bidang Ketahanan dan Luar Negeri Seknas Jokowi Helmi Fauzi mengatakan, belum ada keselarasan antara nawacita dan program politik pembangunan yang dilaksanakan para pembantu presiden.
"Jangan sampai BUMN dilihat semata-mata dari kacamata aksi korporasi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya," ujarnya.(yn)
