Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Minggu, 27 Sep 2015 - 17:12:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Pelindo Belum Bantah Soal Perabotan di Rumah Rini Soemarno

68small_49Masinton (indra).jpg
Masinton Pasaribu (Sumber foto : Indra/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pelapor kasus gratifikasi Dirut Pelindo II RJ Lino, Masinton Pasaribu turut hadir dalam konferensi pers 100 Pengacara Komunitas 98. Ia menyatakan heran bantahan adanya pengadaan barang inventaris di rumah dinas Menteri BUMN, Rini Soemarno justru muncul dari Humas Kementerian BUMN.

"Kenapa Humas Kementerian BUMN yang membantah lebih awal. Sedangkan Pelindo II belum menyatakan bantahan itu barang inventaris. Padahal pelindo yang memberi," kata Masinton, Minggu (27/9/2015).

Dalam pernyataannya, Masinton menegaskan bahwa pemberian barang yang meliputi perabotan rumah untuk Rumah Dinas Menteri BUMN itu dari pihak Pelindo II.

"Ingat, Menteri BUMN berarti subjeknya orang. Kalau kementerian subjeknya lembaga. Kalau ini ditujukan ke Menteri BUMN, pertanyaannya ada apa di balik pemberian ini," imbuh anggota komisi III dari Fraksi PDIP ini.

Disampaikan Masinton, biar bagaimanapun pemberian barang perabotan rumah dari pihak Pelindo II untuk rumah dinas Menteri BUMN itu mencurigakan. Ia meminta pihak penegak hukum menelusuri pembicaraan awal yang melatari pengadaan barang tersebut.

"Pemberian tentu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba pasti ada pembicaraan pendahuluan antara Dirut Pelindo II yang memberikan perabotan tadi ke Menteri BUMN. Biar KPK tadi yang mendalaminya," paparnya. (iy)

tag: #pelindo ii  #menteri bumn  #rini soemarno  #gratifikasi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...