JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan, rencana penataan kawasan Parlemen tetap dilakukan meski menimbulkan pro dan kontra.

Dia mengklaim, rencana penataan itu telah sesuai dengan mekanisme undang-undang dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, Roem mengakui pembangunan tujuh proyek di DPR yang bakal menyedot dana negara sebesar Rp 1,6 triliun itu belum masuk di APBN 2016, dan masiih dikaji di Badan Anggaran (Banggar) dan Kesekjenan DPR.

"Proses anggaran masih berjalan dan ini tidak menggangu proses APBN 2016 yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Domain Kesekjenan yakni mengajukan ke Kementerian Keuangan lalu diajukan ke Bappenas, dan ini sedang dibahas," kata Politisi Golkar itu di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Dirinya tidak mempermasalahkan jika program tujuh pembangun DPR ini tidak disetujui pemerintah pada tahun ini.

"Tahun ini tidak muncul, tahun depannya lagi, yang penting ada program kewibawaan dan akan selesai tujuh program DPR pada 2019," katanya.

Roem menjelaskan, tujuh program pembangunan di DPR itu bukan membangun tujuh gedung, tapi hanya membangun satu gedung tambahan dan yang lainya hanya memperbaiki yang sudah ada.

"Kita prioritaskan pembangunan gedung baru," ucapnya.

Menanggapi sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait anggaran sayembara desain kompleks Parlemen yang belum dibahas di DPR sendiri, ketua umum ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini berdalih sayembara arsitek pembagunan ini belum berjalan dan masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Sayembara bagian dari proses dan tidak melanggar aturan," ucapnya.(yn)