JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian merugi. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeleksi, BUMN mana yang setiap tahunnya merugi, lebih baik untuk dilikuidasi saja atau dimerger.

"Misalnya begini, bidang industri ada berapa, bidang industri yang sejenis dilihat mana mereka yang menguntungkan. Yang merugikan dilikuidasi, dimasukkan kepada yang menguntungkan," kata anggota Komisi VI Zulfan Lindan dalam keterangan tertulisnya kepada TeropongSenayan, Kamis (27/8/2015).

Dia menilai, langkah semacam ini lebih tepat dibanding membuat perusahaan induk (holding company).

"Nah, dari pada kita bikin holding, perusahaan yang rugi kan tetap tidak bisa diangkat lagi. Tetap rugi gitu lho, (jadi) dilikuidasi aja!" Tegasnya.

Sebagai informasi, dari 119 BUMN yang ada, 80 persen lebih keuntungan yang diperoleh negara, hanya berasal dari sepuluh BUMN saja. Ini artinya sebagian besar sisanya tidak bisa memberi masukan atau pendapatan kepada negara. Menyikapi kenyataan ini, Zulfan memandang perlunya pemerintah mengkaji lagi keberadaan sejumlah BUMN tersebut.

"Pertama harus dikaji lagi, dipelajari lagi. Nanti kalau sudah dilihat bertahun-tahun, kondisinya tetap tidak berubah, kenapa harus dipertahankan?," ujar politisi NasDem ini.

Mengenai penanaman modal negara (PMN), dalam hemat Zulfan, hal itu cukup diberikan kepada badan-badan usaha yang berada di sektor infrastruktur. Inilah yang tengah dibutuhkan oleh warganegara. "Inilah juga sikap NasDem," imbuhnya.

Terkait kebutuhan infrastruktur ini, legislator asal Aceh ini mencontohkan kebutuhan kereta api dalam kota.

"Infrastruktur itu diperlukan untuk kota-kota yang kemacetannya parah Surabaya macet, Jakarta macet, Semarang juga sudah mulai macet, itu prosesnya dari sekarang. Ujung Pandang (Makasar) mungkin sekarang belum, tetapi lima tahun mendatang jadi sudah harus disiapkan infrastrukturnya. Cara berpikirnya kan seperti itu," tandas Zulfan.(yn)