JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kondisi perekonomian dan gonjang-ganjing politik nasional akan sangat membebani masyarakat. Terutama ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerja.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah tidak mudah terpancing dengan banyaknya komentar dari pihak luar pemerintahan. Pasalnya, hal itu hanya membuat kepanikan pada masyarakat dan investor.

"Dalam situasi seperti sekarang pemerintah jangan terjebak pada perdebatan apakah Indonesia sudah masuk fase krisis atau belum. Jika pemerintah terseret pada perdebatan tersebut justru akan kontraproduktif, menguras energi dan menunjukkan kepanikan," kata Andreas saat dihubungi, Senin (31/8/2015).

Selain itu, lanjut anggota Komisi XI ini, jika terjebak dalam perdebatan, justru akan meningkatkan sentimen negatif pasar yang sedang menunggu aksi cepat pemerintah.

Dia menyarankan, untuk menangani perekonomian dalam jangka pendek, revisi RAPBN 2016 secara fundamental harus dilakukan. Alasannya, RAPBN 2016 saat disusun belum mempertimbangkan situasi kekinian terutma devaluasi yuan di Tiongkok dan kondisi menuju perang harga minyak.

"Kecenderungan yang menonjol adalah RAPBN 2016 hanya mengantisipasi kenaikan suku bunga FED yang ternyata juga belum pasti kapan akan dieksekusi," ucap Andreas.

Dirinya juga meminta pemerintah agar fokus pada policy disertai kesiapan eksekusi yang cepat dan tepat dalam rangka pemulihan trust. Selain itu fokuskan pada hal-hal yang bisa memacu pertumbuhan dan penguatan rupiah.

"Pemerintah harus menyadari bahwa outlook ekonomi Indonesia jangka panjang masih potensial di kalangan investor, namun kita mengakui bahwa jangka pendek saat ini sedang mengalami turbulensi," tandasnya.(yn)