JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid V. Upaya itu disebut sebagai langkah terobosan untuk menggerakan perekonomian nasional.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah tidak hanya akan berhenti pada paket ekonomi jilid V. Jokowi pun akan mengeluarkan paket kebijakan lainnya hingga paket ke-100.
“Konsistensi kita adalah langkah ini memberikan pesan kuat ke pelaku usaha dan masyarakat bahwa pemerintah sangat serius melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional,” kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/10).
Presiden telah meminta Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah konkrit melalui instrumen fiskal membantu pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan memperbaiki iklim berusaha.
“Pemerintah perlu mengambil langkah membantu perusahaan meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai aset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi,” kata Jokowi.
Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan yakni di Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).
Presiden berharap melalui KEK dapat mendatangkan arus modal dan investasi sehingga membuka lapangan pekerjaan yg sebesar besarnya.
“Dengan insentif, fasilitas dan kemudahan tersebut akan dapat menjawab keraguan dari dunia usaha untuk melakukan investasi di KEK,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air pascaputusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia.
Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air, pemenuhan kebutuhan para pengguna sumber daya air dan perlindungan terhadap sumber daya air. “Saya harap langkah terobosan ini akan bisa memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam menggerakan ekonomi nasional,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
