JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Langkah pemerintah yang menaikkan pajak, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan terpuruknya nilai tukar rupiah dalam pandangan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mengumpulkan uang dengan mengorbankan rakyat di sektor ekonomi.

"Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan karena ini (pengumpulan uang, red) tidak lazim karena akan banyak industri-industri yang akan terpuruk," kata Salamudin dalam diskusi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di warung Komando, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2015).

Hal ini juga bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Di sana terlihat kenaikan pajak terus dilakukan.

"Pemerintah tidak berubah karena menaikkan pajak. APBN untuk pembangunan infrastruktur itu akan mengunakan bahan baku impor, jadi tidak ada pengaruhnya untuk kondisi perekonomian di Indonesia," katanya.

Dirinya juga menyebut dalam pengelolaan perekonomian, pemerintah terkesan 'ugal-ugalan'.

"Hal ini bisa dilihat dari harga terus melambung, lapangan kerja merosot, dan daya beli masyarakat merosot," ungkapnya.

Sedangkan pengamat ekonomi ahli kebijakan fiskal Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah terlalu ambisius dalam dunia pajak, namun penyerapannya terkadang meleset dari target. Pasalnya dalam semester satu tahun ini saja pemerintah hanya menyerap pendapatan dari pajak hanya 37 persen.

"Kinerja perpajakan dari tiga tahun terakhir itu rata-rata dalam semester I 43 persen, sekarang untuk 2015 baru 37 persen, artinya ada penurunan 6 persen," paparnya.

Dirinya juga tidak meyakini pendapatan pajak pada semester II dapat tinggi, lantaran banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

"Siapa yang menjamin di dua semeter tahun ini, masih bagus sama dengan semester pertama," tandasnya.(yn)