Opini
Oleh Bambang Wiwoho pada hari Sabtu, 05 Sep 2015 - 18:35:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrasi Wani Piro, Ancaman Kekuasaan Kaum Pedagang

18IMG-20150904-WA0001_1441452168950.jpg
Bambang Wiwoho (Sumber foto : Istimewa)

Menarik tulisan bertubi-tubi dari aktivis muda Haris Rusly dan aktivis senior M.Hattaa Taliwang, yang amat prihatin dengan sikon NKRI yang mulai dari Presiden, Wapres, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Komisi-Komisi, DPR/DPRD sampai dengan Kepala Daerah-Kepala Daerah dikuasai oleh para saudagar/pedagang/pengusaha.

Sebagai orang awam, yang belajar sejarah lebih banyak dari baca buku-buku populer, mbah google dan televisi termasuk chanel-chanel asing seperti BBC dll. saya juga sedih sekaligus heran.

Baik dalam kisah-kisah mitologi Yunani, China, Kesultanan Aceh, Jawa apalagi India, tanpa bermaksud mengecilkan apalagi merendahkan martabat kaum pedagang, rasanya kok memang belum pernah saya melihat para pedagang diberi kesempatan ikut menjadi penguasa atau pemimpin kerajaan/negara/negarawan???

Mengapa? Pada hemat saya sederhana saja. Memang filosofi hidup pedagang dengan negarawan itu jauh berbeda.

Pedagang itu mendagangkan, menjualbelikan, membisniskan apa saja potensi dan kesempatan yang dilihat dan dijumpainya. Bagi mereka bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya tapi bisa memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Prinsip hidupnya adalah profit, untung, untung bagi dirinya. Yang lain? Biarlah orang lain yang urus.

Hal itu sangat berbeda dengan negarawan, yang mengutamakan azaz benefit, sebesar-besar kemaanfaatan dan kemaslaharan bagi masyarakat banyak, bagi bangsa dan negara, yang jika perlu jiwa raga dan harta bendanya pun akan dikorbankan.

Maka celakalah sesuatu bangsa yang dikuasai oleh para pedagang dan bukan oleh para negarawan. Karena semuanya akan diperdagangkan, dibisniskan, jabatan, kekuasaan, tanah, air, sumberdaya alam, orang/manusia/rakyat dan apa saja bagi mereka adalah komoditi, yang pantas bahkan harus diusahakan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Dalam Hindu, kasta saudagar adalah kasta kedua dari bawah. Juga dalam filosofi Jawa, mereka itu di bawah para ulama, ksatria, priyayi, guru dan para seniman.

Di China, baik para kaisar, pun ksatria Herkules dalam mitologi Yunani, sahabatnya yang pengusaha akan dilemparkan jauh-jauh jika ia sudah harus menjalankan tugas dan hakikat keksatriaannya.

Bagaimana di Indonesia? Di era Orba kita pernah mengalami masa penyimpangan dengan praktek dwifungsi ABRI. Penyimpangan tersebut di era Reformasi telah kita koreksi, dan ABRI dengan legowo menerima koreksi tersebut. Padahal kalau mau ngotot? Mau dan bisa apa kita kaum sipil?

Sungguh ironis, yang tampil mengambil kesempatan bukanlah para patriot dan negarawan yang rela berkorban bagi banga dan negarawan, melainkan para pedagang yang dengan cepat dan dengan sila "Keuangan Yang Maha Kuasa", mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh dwifungsi ABRI, dengan Dwifungsi Gaya Baru. Dwifungsi Pengusaha-Penguasa. Maka berlangsunglah apa yang kita kenal sekarang ini dengan "demokrasi wani piro".

Menjadi pertanyaan apakah Indonesia memang sudah tidak lagi memiliki para patriot dan negarawan? Kemanakah mereka sekarang? Kemanakah para patriot prajurit Sapta Marga kita? Apakah juga sudah mlungsungi, bermetafora jadi pengusaha penguasa, sehingga membiarkan bahaya besar mengancam menghancurkan bangsa dan negaranya? Saya yakin tidak. Mereka hanya sedang mengalami culture shock akibat dihapuskannya dwifungsi ABRI secara mendadak tempo hari.

Mereka pasti akan segera sadar dari shoknya, karena panggilan jiwa patriotismenya. Di samping itu kini juga sudah mulai merebak, bergelora semangat patriotisme di kalangan masyarakat luas khususnya mahasiswa, generasi muda dan para klas menengah atas yang tercerahkan. Matahari mulai bercahya! Alhamdulillah. Aamiin.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #demokrasi  #bambang wiwoho  #reformasi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Opini Lainnya
Opini
Refleksi Kunjungan Daerah Pemilihan Papua

Jalan Berliku Tanah Damai Papua

Oleh Yorrys Raweyai Ketua MPR FOR Papua Anggota DPD RI (B-129) Daerah Pemilihan Provinsi Papua
pada hari Minggu, 22 Nov 2020
Di tengah wacana Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, berbagai persoalan klasik seputar konsistensi implementasi Otonomi Khusus Papua masih mengemuka. Bahkan ...
Opini

Tantangan PPP di Pemilu 2024

            Terlepas dari perbincangan maraknya perebutan suara merebut kursi ketum PPP pada Muktamar IX, ada agenda penting PPP dalam menyambut Pemilu ...