JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPP PDI Perjuangan (PDIP) belum melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Puan Maharani yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, langkah PDIP yang masih membiarkan Puan rangkap jabatan sebagai strategi agar anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu bisa menggeser Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Oleh karenanya, terang Ruhut, PDIP mewacanakan untuk merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pasca bergabungnya PAN ke pelukan pemerintah.

"Saya sudah tanya kawan-kawan (PDIP) kenapa belum keluarnya surat PAW, sambil bencanda saja. Memang ini strategi PDIP untuk kocok ulang pimpinan DPR," ungkap Ruhut di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/9/2015).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, tanpa revisi UU MD3 pimpinan DPR bisa saja langsung digantikan pasca bergabungnya PAN ke KIH.

"Tanpa revisi UU MD3 secara total KIH sudah menang kalau di kocok ulang," ucapnya.

Seperti diketahui, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung merupakan pejabat di kabinet Jokowi-JK sekaligus anggota DPR periode 2014-2019. Sampai saat ini mereka masih rangkap jabatan dan belum ada pergantian mereka sebagai anggota DPR.(yn)