Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 25 Okt 2015 - 19:48:15 WIB
Bagikan Berita ini :
Reshuffle Jilid II

CSIS: Publik Tak Ingin Jatah Kursi Menteri PDIP Bertambah

60reshuffle_karikatur.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Center For Strategic and Internasional Studies (CSIS) merilis hasil survei yang dilakukan dari 14-21 Oktober 2015. Hasilnya sebanyak 52,7 persen publik ingin Presiden Joko Widodo melakukan reshuflle kabinet jilid II.
Alasannya, meski Jokowi sudah melakukan resfhuflle jilid I tetapi publik menilai kinerja para menteri tidak menunjukkan arah perubahan yang baik.

Peneliti CSIS Vermonthe J Philips menjelaskan, jika Presiden melakukan reshuffle jilid II publik berharap agar PDI-Perjuangan tidak ditambahkan kursi menteri dalam kabinet kerja.

"Sebanyak 66,4 persen menyatakan bahwa PDIP tak perlu diberikan kursi tabahan bila ada reshuffle jilid II," ujar Philips Vermonte dalam pemaparannya dengan tema Setahun Pasca Pilpres 2014: Antara Kepercayaan Publik vis a vis Aktor-aktor Politik di hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tambah Vermonte, publik lebih menginginkan agar kabinet Presiden Jokowi diisi oleh kalangan profesional karena dapat menyelesaikan masalah.

"63,4 persen publik menyatakan perlu dari kalangan profesional," tuturnya.(yn)

tag: #reshuffle  #menteri pdip  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...