Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 25 Okt 2015 - 19:48:15 WIB
Bagikan Berita ini :
Reshuffle Jilid II

CSIS: Publik Tak Ingin Jatah Kursi Menteri PDIP Bertambah

60reshuffle_karikatur.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Center For Strategic and Internasional Studies (CSIS) merilis hasil survei yang dilakukan dari 14-21 Oktober 2015. Hasilnya sebanyak 52,7 persen publik ingin Presiden Joko Widodo melakukan reshuflle kabinet jilid II.
Alasannya, meski Jokowi sudah melakukan resfhuflle jilid I tetapi publik menilai kinerja para menteri tidak menunjukkan arah perubahan yang baik.

Peneliti CSIS Vermonthe J Philips menjelaskan, jika Presiden melakukan reshuffle jilid II publik berharap agar PDI-Perjuangan tidak ditambahkan kursi menteri dalam kabinet kerja.

"Sebanyak 66,4 persen menyatakan bahwa PDIP tak perlu diberikan kursi tabahan bila ada reshuffle jilid II," ujar Philips Vermonte dalam pemaparannya dengan tema Setahun Pasca Pilpres 2014: Antara Kepercayaan Publik vis a vis Aktor-aktor Politik di hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tambah Vermonte, publik lebih menginginkan agar kabinet Presiden Jokowi diisi oleh kalangan profesional karena dapat menyelesaikan masalah.

"63,4 persen publik menyatakan perlu dari kalangan profesional," tuturnya.(yn)

tag: #reshuffle  #menteri pdip  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...