Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 08 Sep 2015 - 18:53:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Ditanya Soal Rangkap Jabatan, Puan Bungkam

92DSC_0269.jpg
Puan Maharani (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani enggan menanggapi lebih jauh perihal belum adanya surat pengunduran diri dan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri.

Dia pun meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Fraksi PDIP maupun ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Tanya ke Fraksi, itu hak PDIP," kata Puan usai mengikuti rapat di Badan Anggaran DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Ketika didesak apakah ada motif tertentu dibalik belum mundurnya Puan sebagai anggota DPR, dia kembali mengulang pernyataan yang sama.

"Tanya ke Fraksi," ujarnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Kepala Bagian Atministrasi Keanggotaan dan Fraksi Suratna mengakui saat ini Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung belum ada surat pengunduran diri DPP PDIP.

"Kalau yang Puan, Tjahjo, Pram sampai saat ini belum ada surat dari DPP PDIP untuk pengajuan pemberhentian dan pergantinya," kata Suratna saat ditemui di gedung Setjen DPR lantai 4, Selasa (8/9/2015).(yn)

tag: #puan maharani  #puan rangkap jabatan  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...