Uang akan bergerak ke ranah yang bisa membuatnya berkembang biak. Begitulah hukum besi di dunia investasi. Tak perduli di negara itu ada konflik antara Menko dan Wapresnya, sepanjang bisa menghasilkan laba, investor akan menggelontorkan uangnya.

Bahkan investor tak pernah ragu menanamkan uangnya di negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata seperti Irak, Afganistan, juga di sejumlah negara Afrika, sepanjang menjajikan laba, keuntungan.

Oleh sebab itu, pernyataan Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wapres (Jusuf Kalla) yang menyebut Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bisa membingungkan investor, sehiingga Presiden (Joko Widodo) diminta menertibkannya, jauh panggang dari api.

Sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.), “kepretan” si rajawali Rizal Ramli terhadap mega proyek listrik 35.000 MW yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) justru menimbulkan gairah para investor untuk memburu laba di proyek vital (listrik) yang dibutuhkan rakyat Indonesia itu.

Sofyan Wanandi seharusnya bisa bicara jujur, bahwa hingga satu detik sebelum DR Rizal Ramli masuk kabinet, tidak ada investor yang tertarik di proyek listrik 35.000 MW karena mereka mendengar isu kalau lahan itu sudah dikapling keluarga penguasa RI alias KKN.

Para investor profesional, karena itu memiliki kompetensi di bidangnya, menganggap KKN adalah musuh utama mereka. Bukan sekedar stabilitas politik (pemerintahan). Karena selain menjadi high cost sehingga menghisap laba, KKN juga bisa menjatuhkan reputasi bisnis mereka. Biasanya, memang hanya investor abal-abal yang berani masuk ke ranah penuh KKN.

Rezim orde baru, yang salah satu pilarnya Sofyan Wanandi turut membangunnya, selama puluhan tahun sukses menjaga stabilitas (politik) pemerintahan. Tapi karena menjadi belantara KKN, yang bisa sukses hanya para investor berwajah srigala. Sehingga bangunan ekonominya pun semu belaka. Tak heran langsung rubuh begitu bergulir angin perubahan.

Saya percaya, Rizal Ramli tak ingin Indonesia kembali ke zaman KKN ala orde baru, justru saat dia berada di dalam (sistem) kabinet. Makanya, pasti akan sering “ngepret!” untuk menyapu ranjau-ranjau KKN yang bertaburan di pemerintahan! (*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.