JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang mendiami bantaran Sungai Ciliwung masih menuai protes dari beberapa warga terdampak realokasi.

Selain untuk mengatasi banjir di ibukota, normalisasi yang dilakukan Pemrov DKI itu juga bertujuan untuk menyelamatkan warga dari banjir yang selalu mengancam keselamatan warga sekitar setiap kali musim hujan.

Anggota komunitas Masyarakat Air Indonesia (MAI) Muhammad Fatchy mengatakan, sampai saat ini upaya Pemprov mengatasi masalah banjir belum berhasil.
‎
Pasalnya, ia menilai, langkah pemerintah untuk membuang air hujan ke kali bukan merupakan solusi yang tepat.

"Pola pikir mereka (pemerintah) masih mengadopsi konsep Belanda. Padahal makin jauh dari sungai, justru lebih baik," kata dia di kantor LBH Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Menurutnya, selain normalisasi kali, Gubernur DKI Jakarta ‎Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)‎ melanjutkan program gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi pemerintah perlu memperbanyak sumur serapan. Ide yang digagas Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI sebenarnya sudah bagus, hanya saja realisasinya belum efektif," katanya.

Padahal, kata dia, jika program tersebut berjalan baik, maka pemerintah tidak perlu melakukan penggusuran besar-besaran.‎

"Kalau ini sudah bisa diatasi, kan tidak perlu ada pemindahan," ujar Fatchy‎
‎
Meski begitu, Fatchy juga tak menyalahkan sepenuhnya kebijakan Pemprov DKI, karena memang sudah saatnya bagi warga Kampung Pulo untuk meninggalkan bantaran kali.

Sebab, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, curah hujan di Indonesia mampu menyebabkan intensitas skala banjir dengan jumlah besar yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga‎

"Curah hujan disini itu bisa sampai 300 milimeter persegi perhari. Bisa dibayangkan tingginya kali Ciliwung itu berapa? Coba dari dulu sudah dikerjakan. Jadi saya pikir warga memang juga harus pindah," tandasnya.‎(yn)