Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 16 Sep 2015 - 21:03:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Ruhut Mengaku Tak Bisa Berbuat Banyak untuk Batalkan Tunjangan DPR

90Ruhut_Sitompul.JPG
Ruhut Sitompul (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul dengan tegas menolak perihal kenaikan tunjangan bagi tiap anggota dewan.

Dia mengatakan, gaji maupun tunjangan yang ia dapat sebelumnya sudah jauh dari kata cukup.

"Kalau aku apa yang ada sekarang sudah cukup," kata Ruhut di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2015).

Meski demikian, anggota Komisi III ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak agar tunjangan DPR itu bisa dibatalkan.

Pasalnya, kata dia, baik anggota DPR dari partainya maupun dari partai lain lebih banyak yang menyetujui tunjangan dinaikkan.

"DPR ini kan bukan tempat cari makan. Ini kan sama seperti dana Rp 20 Miliar ke daerah itu. Aku mau bilang apa, aku ini selalu kalah kalau masalah-masalah begini," ujarnya.

Ruhut berharap anggaran tunjangan kenaikan bagi tiap anggota DPR itu ada baiknya dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Terutama, diberikan kepada masyarakat kecil yang lebih membutuhkan.

"Masih banyaklah masyarakat di tempat lain yang membutuhkan dana itu," tukasnya.(yn)

tag: #tunjangan dpr  #ruhut  #dpr  #parlemen  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...