JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Usulan pencabutan pengawasan ekspor impor migas yang menjadi salah satu usulan dari Menteri Koordinatori Perekonomian dalam Paket 9 September 2015 mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena jika Presiden dan Kementerian ESDM tidak hati-hati akan dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng pada kebijakan yang seakan-akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor energi tetapi malah memperkuat posisi mafia migas.
Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika juga menilai, pencabutan pengawasan dan pengendalian ekspor dan impor migas sebagai langkah mundur.
Pasalnya, salah satu tugas pemerintah adalah mengawasi ekspor impor kita ke negara-negara tertentu, termasuk yang tidak memiliki hubungan diplomatik, juga misalnya negara yang terkena embargo.
“Ya jelas, pencabutan itu sebagai langkah mundur. Ekspor impor untuk komoditi yang sangat diperlukan atau menyangkut hajat hidup warga Negara, maka pengawasan itu sangat penting,” tegas politisi Partai Gerindra ini di Jakarta, Senin (28/9/2015).
Kardaya menjelaskan, migas adalah barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak dan ini barang yang strategis yang perlu diawasi.
“Kalau tidak ada pengawasan kan bisa tiba-tiba bergejolak. Pemerintah perlu fungsi pegawasan. Pengawasan terhadap semua hal-hal yang tidak baik bagi negara,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak bermain dengan mafia.
“Mafia itu bisa dihilangkan dengan niat. Kalau hanya proses saja susah. Niatnya tidak bisa macam-macam. Kalau hanya dengan ketentuan (peraturan, red) nanti hilang yang lama timbul yang baru,” ungkap Kardaya.
“Mafia itu terjadi kalau ada dua pihak luar dan dalam. Jadi, kalau bertepuk sebelah tangan, ya gak bisa,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh pengamat energi Marwan Batubara.
“Saya pikir itu langkah mundur. Kalau selama ini masyarakat dan publik mengeluhkan dominannya peran mafia migas, mestinya pengawasan ditingkatkan,” tegas pengamat energi Marwan Batubara.
Marwan pun mencurigai para oknum penguasa justru menjadi bagian dari mafia migas.
“Maka dengan langkah tersebut dapat dikatakan oknum-oknum penguasa merupakan bagian dari mafia itu sendiri,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) ini.
Menurut Marwan, kebijakan tersebut bukanlah hal yang mndesak dibanding berbagai hal prioritas yang perlu diperbaiki di sektor energi nasional, misalnya transparansi industri migas, penerapan dana stabilisasi, penyusunan road map dan blue print sesuai PP KEN Nomor79 tahun 2014 dan sebagainya.
Ia mensinyalir mafia energi terutama minyak bumi sulit diberantas, karena pemerintah pura-pura tidak tahu.
“Kita tentu ingin Presiden Jokowi konsisten di manapun untuk memberantas mafia, baik minyak, listrik, gula, atau sektor lain,” harap Marwan.(yn)
