JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Salah satu tim penyidik Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya akan menyelidiki polemik adanya pasal kretek dalam rancangan undang-undang (RUU) Kebudayaan tanpa harus menunggu laporan. MKD menduga ada pelanggaran etika dalam proses pembahasan pasal tersebut.

"Pokoknya MKD akan melakukan penyelidikan, dalam waktu singkat. Kalau ada pelanggaran akan kita tetapkan perkara tanpa pengaduan," kata Sufmi di gedung DPR, Selasa (29/9/2015).

Dijelaskan Sufmi, perumusan RUU memiliki mekanisme yang dilakukan secara prosedural. Namun, jika RUU tersebut tidak dilakukan sebagaimana mekanisme perumusan legislasi di DPR, MKD secepatnya akan turun tangan untuk menyelidikinya.

"Di peraturan dan tata tertib khan ada. Jadi kalau terbukti masuk pelanggaran etika. Nanti kalau kita cek ada, tanpa pengaduan pun kita akan jadikan dugaan perkara tanpa pengaduan dengan dugaan pelanggaran pasal-pasal tertentu, kalau ada. Itu bisa jadi temuan," paparnya.

Jika ada temuan dalam proses penyelidikan nantinya, ungkap Sufmi, maka pelaku yang bersangkutan dengan penyelundupan pasal akan dikenakan dua dakwaan.

"Yang pertama ada pelangtaran kode etik, kedua ini membuat resah masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat. kita mau cek besok. Kalau memang ada, tanpa laporan bisa kita jadikan perkara tanpa aduan," tandasnya.

Seperti diketahui, pasal kretek masuk dalam RUU Kebudayaan berupa Huruf I pasal 37. Di dalam pasal itu disebutkan, kretek tradisional merupakan sejarah dan warisan kebudayaan yang harus dihargai, diakui serta dilindungi pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara pasal 49 menyebutkan perlindungan terhadap kretek tradisional dapat diwujudkan dengan inventarisasi dan dokumentasi; fasilitasi pengembangan kretek tradisional; sosialisasi, publikasi dan promosi kretek tradisional; festival kretek tradisional; dan perlindungan kretek tradisional.(yn)