Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 03 Okt 2015 - 16:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Dinilai Tak Bisa Intervensi Kesepakatan Proyek Kereta Cepat

15GedungDPR.jpg
Gedung DPR (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, proses pengawasan dana investasi maupun anggaran lain dalam mega proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung sulit diawasi DPR.

Pasalnya, proyek kerjasama yang digarap secara bussiness to business (B to B) dilakukan antar BUMN negara.

"(DPR) gak punya kewenangan intervensi bisnis BUMN. alasan tidak melibatkan APBN ini kesulitan tidak bisa masuk lebih dalam," ujar Nico saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Sabtu (4/10/2015).

Lebih jauh, Nico mengutarakan, mega proyek kereta cepat ini terkesan dipaksakan pengadaannya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dan ini juga tidak akan bisa dibatalkan DPR.

"Kalau menjadi putusan pemerintah DPR sulit membatalkan. tapi DPR kan punya budgeting, pengawasan meski DPR suka rapat dengan BUMN," ujar Nico.

Sebelumnya, DPR menilai pengadaan proyek kereta cepat tidak transparan. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyayang pemerintah tidak secara gamblang membuka apa saja kriteria dan standar untuk memenangkan proyek tersebut.

"Saya bisa nilai kekecewaan Jepang itu mungkin karena mereka merasa teknologinya lebih maju dan skemanya lebih bagus, dan keputusan kita dianggap maju mundur," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Kamis (1/10/2015).(yn)

tag: #kereta cepat  #dpr  #china  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I: Mau Dibawa ke Mana TVRI?

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang tetap memilih Direktur Utama (Dirut) TVRI baru-baru ini. Untuk diketahui, Iman ...
Berita

Menteri PPN: Bali Akan Dibuka Kembali Untuk Wisatawan Juli Mendatang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso manoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan membuka kembali aktivitas bisnis di Bali untuk menarik minta wisatawan ke sana, ...