JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mengakui bahwa kinerja DPR RI masa bakti 2014-2019 dianggap belum maksimal selam setahun terakhir ini.

"Belum optimal hasilnya, apalagi fungsi legislasi karena memang empat bulan pertama DPR RI waktu itu dengan pemerintah belum welcome, karena adanya KIH-KMP. Sebenarnya sih enggak apa-apa soal koalisi-koalisi karena dulu juga ada yang begituan tapi dulu langsung bekerja dan efektif," kata dia di Nusantara II DPR RI Jakarta, Senin (05/10/2015).

Jadi, lanjut Ramson, tak bisa serta merta hanya DPR RI yang selalu disudutkan terkait kinerjanya karena ada peran pemerintah juga dalam hal tersebut yang menyebabkan fungsi legislasi DPR sedikit terhambat.

"Menteri-menteri sulit datang selama empat bulan itu, tapi setelah itu masalahnya bertambah lagi dimana soal pembahasan RUU, dimana pemerintah lamban dalam menunjuk menteri-menterinya untuk membahas legislasi, sehingga dampaknya fungsi legislasi jadi jeblok dan pemerintah juga harusnya bertanggung jawab bukan hanya DPR saja," tandas dia.

Oleh karenanya, ia tidak sependapat jika sepenuhnya dari tiga fungsi yang dimiliki DPR dinilai kurang memenuhi harapan publik. Menurutnya selain fungsi legislasi, kinerja DPR sudah cukup maksimal.

"Kalau melaksanakan fungsi wakil rakyat sudah bagus karena, anggota DPR sering turun ke lapangan. Hanya saja aspirasi tersebut perlu direalisasikan dengan catatan pemerintah juga harus mendukungnya," jelasnya. (iy)