Bagikan Berita ini :
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komite II DPD RI, Instiawati Ayus dengan tegas menganggap pemerintahan Jokowi telah gagal menjalankan fungsinya dalam menanggulangi persoalan kabut asap.
"Jika pemerintah pusat tidak dapat menjalankan apa yang diminta daerah, kami anggap pemerintah gagal," kata Instiawati Ayus dalam konferensi pers permasalahan asap di press room gedung DPD RI, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk tidak melakukan pengalihan isu, tetapi lebih concern bagaimana melakukan tindakan konkret guna mengakhiri penderitaan masyarakat. Pemerintah juga tidak menambahkan beban kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pemadaman titik api yang sejatinya merupakanan tanggung jawab pemerintah.
"Yang essensi sekarang ini adalah bagaimana penanganan masyarakat. Kalau soal bagaimana memandamkan api itu soal pemerintah. Masyarakat jangan dibawa-bawa," tandasnya.
Adapun terkait penanganan asap, yang tidak kalah penting adalah bagaimana tindak lanjut pemerintah untuk membangun satuan petugas yang khusus menangani masyarakat untuk mengurangi jatuhnya korban yang lebih besar lagi.
"kami minta agar saat ini juga dibangun satgas bagi penangan para korban asap, masyarakat sudah sakit dan frustasi," jelasnya. (iy)
Pembaca teropongsenayan.com yth.
Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.
Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:
