Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi.

Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Kebudayaan sungguh memprihatinkan. Sebab, sarat pesanan dan muatan politis.

Bahwa legislasi adalah tugas DPR dan pemerintah semua sudah mahfum. Namun, terbukti banyak 'tikungan' yang perlu dijaga bersama dalam proses penyusunan RUU. Tujuannya, agar UU yang dihasilkan tetap melenceng.

Meski proses maupun prosedur penyusunan dan pembahasan RUU sudah memiliki pola dan pakem yang baku, namun terbukti tidak sepenuhnya terbebas dari interest politik. Maklum, proses legislasi adalah proses politik.

Hanya saja kita ingin mengingatkan bahwa proses politik penyusunan RUU adalah bagian dari kehidupan ketatanegaraan. Para anggota dewan bukan semata-mata mewakili partai politik, namun dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat.

Potensi moral hazard penyusunan RUU juga ada pada pemerintah. Kita mengingatkan pemerintah adalah penerima amanat rakyat menjalankan kekuasaan negara. Kewenangan membuat UU seharusnya juga untuk dan demi rakyat.

Penyusunan UU adalah untuk menata negara dan bangsa ini agar bergerak lebih baik. Oleh sebab itu proses politik pembuatan UU haruslah juga berorientasi kebangsaan dan nasional. Bukan demi kepentingan kelompok dan sesaat.

Sebagai rakyat, kita wajib untuk mengikuti dan mengetahui serta mengawal proses legislasi itu.

(*)