Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 12 Okt 2015 - 15:18:03 WIB
Bagikan Berita ini :

PPP Menolak RUU Pengampunan Nasional untuk Pengemplang Pajak

48korupsi11.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi PPP DPR Arsul Sani menegaskan bahwa pihaknya menolak RUU Pengampunan Nasional dijadikan alat untuk mengampuni koruptor dan pengemplang pajak.

Untuk itu, ia meminta wacana penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) perlu dikaji lebih mendalam.

"Tax amnesty ini kan sifatnya belum jelas apakah para pengemplang pajak ini yang tidak membayar atau menyembunyikan pajak atas pendapatan juga dihukum?" kata Arsul di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Ia mengungkapkan bila pengemplang pajak tersebut terbukti melakukan korupsi dan tindakan pencucian uang sudah sepatutnya diproses secara hukum.

"Namun jika ada pendapatan atau kekayaan yang didapat dengan carra melanggar hukum seperti korupsi, maka itu tidak bisa menghilangkan proses hukum yang dilakukan penegak hukum," ungkapnya. (iy)

tag: #tax amnesty  #pengemplang pajak  #pajak  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Langkah Tegas Benny Rhamdani Cegah Pengirimanan Migran Ilegal

Oleh Rihad
pada hari Rabu, 16 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berusaha mencegah pengiriman  imigran ilegal ke luar negeri.  Faktanya, BP2MI berhasil menggagalkan ...
Zoom

BPIP: Masyarakat Sering Terjebak Anggapan Negara Agama dan Negara Sekuler

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Dikotomi antara negara agama dan negara sekuler merupakan perdebatan panjang dalam sejarah politik kenegaraan. Beberapa negara dunia memilih salah satu dari keduanya ...