JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi mengaku belum mengetahui soal isu pengelolaan gas alam oleh Pertamina.

"Itu belum kita bicarakan," kata dia di DPR RI Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Menurutnya, adanya wacana dari sejumlah pihak yang menginginkan Pertamina menjadi aggregator tunggal dalam mengelola gas dari hulu ke hilir harus dikaji kelebihan dan kekurangannya.

"Itu perlu kajian yang mendalam, tak bisa kita setuju atau tidak setuju. Kita kaji dulu untung ruginya. Kalau Pertamina, misalnya nanti terjadi monopoli gimana? Demokrat belum mengambil sikap, saya juga belum melakukan analisa yang professional," ujar dia.

Menurut Mulyadi, bisa saja ke depannya dibentuk lembaga baru milik negara yang khusus mengelola gas.

"Misalnya Pertamina yang ngurusin minyak, gas kasih kewenangan kepada perusahaan semisal PGN (Perusahaan Gas Negara), meskipun PGN ada kepemilikan saham asing. Tapi kalau kita kasih buat PGN disana ada saham asing, kecuali kalau buy back," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) dinilai layak menjadi single aggregator atau aggregator tunggal dalam mengelola gas dari hulu ke hilir.

Selain masalah kapabilitas dan pengalaman, faktor lain yang tak kalah penting yakni posisi Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN).(yn)