Jokowi-JK harus instropeksi implementasi janji-janji politik kampanye. Karena, jika jujur diakui, berdasarkan pencermatan banyak pihak, sulit meyakinkan publik Jokowi membuktikan janji-janjinya dalam setahun pertama kepemimpinannya. Bisa juga dikatakan bahwa Jokowi-JK telah cenderung lalai menetapi janji.
Pertama, janjinya untuk menampilkan pemerintahan yang profesional dengan tak berdasarkan 'bargaining politik dengan parpol' baik dalam jabatan menteri maupun jabatan-jabatan lainnya. Faktanya, sejak awal pemerintahannya sdah dilanggarnya sendiri.
Kedua, janji untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan akan memperkuat KPK. Faktanya, justru KPK dibiarkan dilemahkan oleh instrumen negara yang berada di bawah kendalinya. Bahkan parpol pendukungnya di DPR berupaya revisi ke arah pelemahan KPK.
Jaksa Agung HM Prasetyo pun, yang diangkatnya dengan harapan bisa memberantas korupsi, justru bukan saja kian mandulkan taring Kejaksaan dengan tak wujukan janjinya untuk, antara lain, segera penjarakan para pemilik rekening gendut (di mana kemudian didiamkan sampai sekarang).
Jaksa Agung justru dicurigai sebagai jabatan transaksional untuk kasus-kasis korupsi dan rekening gendut, utamanya seperti sudah muncul dalam kasus OC Kaligis, Rio P Capella dan Gubernur Sumut dengan istri keduanya.
Ketiga, janji untuk wujudkan ideologi TriSakti-nya Bung Karno dengan antara lain menciptakan kemandirian ekonomi bangsa. Justru yang terjadi sekarang adalah diundangnya investasi asing khususnya Cina untuk mengeksploitasi SDA Nusantara ini, termasuk mempersilahkan masuknya 10 juta tenaga kerja dari negara berpenduduk besar dengan ideologi komunisme itu.
Padahal seharusnya putra/i bangsa ini yang mendapat prioritas diberdayakan untuk menggarap SDA sendiri, termasuk seharusnya juga tetap waspada dengan faham komunisme yang masih tetap hidup eksis di Cina itu.
Terlalu banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kian menegaskan Jokowi telah cenderung ingkar janji dalam satu pertama pemerintahannya, yang seharusnya semua elemen bangsa ini menunjukkannya sebagai bagian dari kewajiban oleh seorang pemimpin yang beragama.
Jokowi pun tak boleh marah kalau kritik.(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Kolom #Makan Siang #la ode ida
