Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 20 Okt 2015 - 15:30:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Politisi PDIP: Kebijakan Jokowi-JK Liberal

12jokowi2.jpeg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Secara umum publik menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sangat mengecewakan. Hal itu terlihat dalam survei yang dirilis lembaga survei Poltracking yang menyebutkan sebesar 51,26 persen masyarakat tidak puas dengan kerja Jokowi-JK.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai wajar jika publik tidak puas dengan perfomance Jokowi-JK lantaran berbagai kebijakannya tidak pro rakyat.

"Artinya apa, kebijakan Jokowi-JK itu liberal. Amerika sudah meninggalkan liberal, usang. Tapi kita malah menuju ketergantungan dengan asing, bukan ketergantungan dengan ekspor," kata Effendi dalam rilis survei Poltracking di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Effendi menyoroti tingkah laku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang kerap meminjam dana dari pihak asing.

"Menteri-menteri lain pengen kayak Rini Soemarno. Pinjem-pinjem
dari asing. BUMN ini udah nggak ada kulitnya. Habis. Dijual-jualin," tambahnya.

Lebih jauh anggota Komisi I DPR ini menyebut, Jokowi sejak dari awal menjabat Presiden terkesan menjadi penganut neo-liberal. Sehingga, dia menilai Jokowi merupakan antitesa dari Soekarno.

"Presiden secara tidak sadar menuju era yang liberal. Di mana kemudian kita menjunjung menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar. Itu antitesa yang diajarkan Soekarno. Itu platform partai pengusungnya sendiri. Kini yang saya tarik cenderung neolib," pungkas Effendi.(yn)

tag: #jokowi jk  #liberal  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...