Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Sabtu, 24 Okt 2015 - 16:02:14 WIB
Bagikan Berita ini :

 Perusahaan Pembakar Hutan Pakai Jurus Lobi Pemerintah, LSM, Hingga Media Massa

1singapura-desak-ri-umumkan-daftar-perusahaan-pembakar-hutan.jpg
kebakaran hutan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Begitu kuatnya cengkraman perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembalakan dan pembakaran hutan di Indonesia, hingga persoalan asap menjadi masalah rutin tahunan yang tak mampu diselesaikan pemerintah.

Pengamat Populi Centre Nico Harjanto mengatakan cengkraman lobi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia merambah berbagai kalangan di Indonesia. Mereka berusaha melakukan pengondisian supaya tidak dilarang, memperkecil ruang pengawasan, dan termasuk sorotan media.

"Secara politik, lobi-lobi dari perusahaan besar pasti kuat. Bahkan lobi ke LSM dan media massa. Ini ada dilema luar biasa," ujar Nico dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Nico menganggap persoalan asap bukan bencana biasa. Pasalnya, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dengan peningkatan volume kebakaran yang signifikan dalam setiap tahunnya.

"Ini sudah terjadi tragedi kemanusian nasional. Sudah 18 tahun. Dan ini bukan lagi masalah lokal seperti tahun sebelumnya," ungkapnya.

Ia menilai tepat jika pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan moratorium bagi ijin operasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, persoalan asap yang sudah terjadi harus menjadi pertanggungjawaban bersama.

"Perusahaan-perusahaan itu harus dimintai pertanggung jawaban dan penegakan hukum harus dilakukan," ucapnya. (iy)

tag: #kabut asap  #bencana asap  #kebakaran hutan  #pemerintah  #lsm  #mdia massa  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soal Perubahan Nama Provinsi Jabar Jadi Sunda, Ahmad Najib: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati

Oleh Fath
pada hari Selasa, 07 Jul 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mendapat respons positif dari internal partai politik. Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib Qodratuloh ...
Berita

Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini Kunjungi Kanwil ATR/BPN Banten, Bahas Sertifikasi Tanah Wakaf dan Perlindungan Lahan Pertanian Rakyat

BANTEN (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA), Jazuli Juwaini, melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten untuk membahas sejumlah agenda ...