Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Sabtu, 24 Okt 2015 - 16:02:14 WIB
Bagikan Berita ini :

 Perusahaan Pembakar Hutan Pakai Jurus Lobi Pemerintah, LSM, Hingga Media Massa

1singapura-desak-ri-umumkan-daftar-perusahaan-pembakar-hutan.jpg
kebakaran hutan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Begitu kuatnya cengkraman perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembalakan dan pembakaran hutan di Indonesia, hingga persoalan asap menjadi masalah rutin tahunan yang tak mampu diselesaikan pemerintah.

Pengamat Populi Centre Nico Harjanto mengatakan cengkraman lobi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia merambah berbagai kalangan di Indonesia. Mereka berusaha melakukan pengondisian supaya tidak dilarang, memperkecil ruang pengawasan, dan termasuk sorotan media.

"Secara politik, lobi-lobi dari perusahaan besar pasti kuat. Bahkan lobi ke LSM dan media massa. Ini ada dilema luar biasa," ujar Nico dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Nico menganggap persoalan asap bukan bencana biasa. Pasalnya, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dengan peningkatan volume kebakaran yang signifikan dalam setiap tahunnya.

"Ini sudah terjadi tragedi kemanusian nasional. Sudah 18 tahun. Dan ini bukan lagi masalah lokal seperti tahun sebelumnya," ungkapnya.

Ia menilai tepat jika pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan moratorium bagi ijin operasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, persoalan asap yang sudah terjadi harus menjadi pertanggungjawaban bersama.

"Perusahaan-perusahaan itu harus dimintai pertanggung jawaban dan penegakan hukum harus dilakukan," ucapnya. (iy)

tag: #kabut asap  #bencana asap  #kebakaran hutan  #pemerintah  #lsm  #mdia massa  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...