Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 24 Okt 2015 - 21:04:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Pansus Berencana Minta BPK Lakukan Audit Khusus Terkait Pelindo II

53download (18).jpg
Mohammad Hekal (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Pansus Pelindo II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal mengatakan bahwa setelah BPK menyampaikan hasil auditnya terkait Pelindo II pada tim Pansus Pelindo II, BPK tengah fokus melakukan perhitungan kerugian negara dalam Pelindo II.

"Dan sementara ini mereka (BPK-red) sedang menyelesaikan perhitungan nilai kerugian negara terhadap kasus 10 mobile crane atas permintaan Bareksrim," kata anggota Komisi VI DPR RI ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Selain itu, setelah BPK menyampaikan hasil auditnya pada Pansus Pelindo II, juga ditemukan beberapa pelanggaran khususnya dalam hal pengadaan.

"Ada kesalahan prosedur dan potensi kerugian.Ya pengadaan alat yang tidak sesuai dengan spek, dengan permintaan," ungkap dia.

Terkait temuan tersebut, Pansus Pelindo II tengah mempertimbangkan untuk meminta BPK melakukan audit khusus yang diminta tim Pansus Pelindo II.

"Tapi pansus juga sedang mempertimbangkan meminta audit tersendiri. Baru pansus akan merumuskan apa-apa persisnya yang akan kita minta untuk BPK audit," pungkasnya. (iy)

tag: #pelindo ii  #pansus pelindo ii  #bpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...