Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 27 Okt 2015 - 15:48:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Nah, Pansus Sebut Pelindo II Dikelola Seperti Milik Nenek Moyangnya

86Teguh Juwarno_1445935532957.jpg
Teguh Juwarno (Sumber foto : sahlan ake/teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Amburadul dan ugal-ugalan. Berdasarkan penelaahan dari temuan yang dikumpulkan Pansus bisa ditarik kesimpulan awal bahwa PT Pelindo II dikelola seperti milik pribadi atau nenek moyangnya.

Itulah penilaian yang diungkapkan oleh Teguh Juwarno, Wakil Ketua Pansus Pelindo II dari FPAN. Menurut dia tim Pansus Pelindo II tengah fokus menelaah temuan-temuan yang didapat dari rapat-rapat dengan beberapa mantan direksi BUMN itu.

"Ada persoalan besar dalam tata kelola Good Corporate Governance di PT Pelindo II. Sebagai perusahaan milik negara, tapi dikelola seperti perusahaan pribadi milik nenek moyangnya," tandas Teguh di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Teguh mengungkapkan pihak Pansus saat ini tengah membongkar data-data berdasar masukan para mantan komisaris, direksi dan karyawan PT Pelindo II menemukan dugaan berbagai pelanggaran.

"Mulai dari tender yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan peralatan tanpa perencanaan yang matang, dan komisaris perusaan sebagai wakil pemegang saham diabakan," papar Teguh yang juga mantan penyiar di RCTI ini.

Untuk itu, kata dia, temuan ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan klarifikasi ke manajemen, Kementrian BUMN dan penegak hukum termasuk KPK. Selain itu juga menjadi bahan untuk rekomendasi pansus nantinya.

"Kita sedang menggali semua temuan, mulai pengadaan mobile crane yang bermasalah, pengadaan peralatan QCC, masalah perpanjangan konsesi dan juga pembangunan Newport Kalibaru," papar Teguh.(ris)

tag: #teguh  #pan  #pansus  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...