Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Sabtu, 31 Okt 2015 - 14:30:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Transparan, PKS Ikut Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR RI

73medium_25untitled.JPG
Gedung DPR (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pihaknya menolak pembangunan gedung baru DPR Rp 740 miliar.

Sebab, sesuai instruksi Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufrie, kebijakan yang tidak transparan pembahasannya banyak peluang kepentingan yang masuk.

"Untuk pembangunan gedung di Senayan secara faktual butuh pembangunan. Tapi apapun yang tidak transparan akan banyak peluang kepentingan yang masuk," kata Mardani saat jumpa pers di Restoran Andakar, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Untuk itu, sesuai amanah Munas PKS yang bertema berkhidmat untuk rakyat maka baiknya pembangunan gedung baru DPR bisa dikaji lebih mendalam. Ini mengingat situasi ekonomi Indonesia yang tidak stabil.

"Tidak berhati nurani jika DPR ngotot bangun gedung sendiri," ujarnya.

Oleh karenanya, ia mendesak agar pemerintah juga berani menolak pembangunan gedung baru DPR.

"Pemerintah juga harus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tutupnya. (iy)

tag: #gedung-dpr  #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...