Berita

Senator Ini Ingatkan Pemerintah Terkait Jalur Dagang Baru Asia Tenggara

Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Minggu, 08 Nov 2015 - 19:59:15 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

72posisi-silang-indonesia.jpg

Posisi Silang Indonesia (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPD RI asal Maluku Utara Nono Sampono mengingatkan pemerintah Indonesia untuk jeli dalam menilai perkembangan geneologi politik dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Nono mengatakan, penilaian dari perkembangan tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam memproteksi kebijakan dagang Internasional yang dibidiknya ke depan.

Nono mengungkapkan bahwa telah terjadi dinamika baru dari pencanangan pembangunan pelabuhan secara serentak di 5 negara Asia tenggara.

"Lima negara tersebut, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja," ujar Nono kepada TeropongSenayan, setelah menjadi pembicara pada diskusi Forum Senator Untuk Rakyat dengan tema "Antara Gaduh Putih dan Gaduh Hitam di Kabinet Kerja" di Cikini, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Nono menjelaskan, pembangunan pelabuhan di lima negara tersebut bukan hal sepele. Menurutnya, proyek tersebut menyimpan satu skema perdagangan internasional yang melibatkan China. Terhadap hal itu, lanjut Nono, Singapura sudah pasti akan sangat dirugikan.

"Bagaimana dengan Indonesia? Singapura bisa kolaps ke depan. Ini yang perlu dilihat kita. Karena barang yang datang ke indonesia harus memperhatikan arus terkini. Lima negara Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam dan Kamboja tersebut membuat konektifitas logistik dengan China. Kemudian mereka membangun pelabuhannya di Dawai. Artinya terjadi jarak yang dekat ke Eropa dan Timur Tengah jadi dia tidak perlu lagi ke sini (Indonesia)," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Nuno mengharapkan Indonesia dapat melakukan diplomasi strategis dalam menanggapi perkembangan tersebut. Sehingga, kata dia, poros maritim yang dicanangkan pemerintah dapat menemukan koneksi strategis dengan jalur lalu lintas dagang internasional.

"Jadi harus ada koordinasi, dan mudah-mudahan pak Jokowi konsisten dengan itu. Dia sudah melakukan diplomasi dengan China dan Jepang untuk membantu. Karena itu kan kepentingan internasional. Jadi kekuatan poros maritim ini sebagai doktrin operasional untuk menunjukkan sebagai negara maritim. Salah kalau bukan itu yang dijadikan kekuatan," pungkasnya. (mnx/b6)

tag: #tpp  

Bagikan Berita ini :