JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan staf ahli Presiden RI ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Firmansyah menilai, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin masuk Trans Pacific Partnership (TPP) justru akan membuat pemerintah masuk jebakan Amerika Serikat.

Karena itu, Firmansyah mengatakan, terlibatnya Indonesia di TPP akan menjauhkan pemerintah dari visi nawacita dan kemandirian bangsa.

Supaya tidak terkesan menjilat ludahnya sendiri, maka Firmansyah mengharapkan presiden Jokowi kembali pada janji Nawacita dengan mengoptimalkan perusahaan BUMN dalam berbagai tata kelola ekonomi nasional.

"Kita ingin BUMN masih menjadi aktor penting dalam pembangunan, sedangkan TPP tidak ada perbedaan dalam perlakuan. BUMN harus diberlakukan sama dengan swasta nasional dan global, karena itu poin terpenting di TPP. UKM juga akan diatur," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut di kantor INDEF jalan Batu Merah, Nomor 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2015).

Dikatakan Firmansyah, masuknya Indonesia ke dalam formasi TPP tidak memiliki nilai strategis. Apalagi, kata dia, salah satu fokus yang ditekankan TPP akan mendorong penghapusan tarif ekspor-impor bagi negara-negara yang bergabung di dalamnya.

Lebih lanjut Firmansyah mengungkapkan bahwa pola kerjasama ekonomi global yang diterapkan TPP pasti berorientasi pada mekanisme ekonomi liberal. Sehingga, katanya, nantinya TPP akan menerapkan sistem dimana tidak ada dikotomi lagi antara perusahaan BUMN dengan swasta.

"Dan TPP tidak akan pernah melibatkan (BUMN) selain korporasi besar. Dan masalahnya khan kita ini masih negara berkembang. Ibaratnya kita masih mesin bajaj tapi mau ikut Formula one," tukasnya.(yn)